Soal Kebakaran Pabrik Smelter di Morowali, Komisi VII DPR Minta Perintah Presiden Jokowi Dilaksanakan
Korban ledakan tungku smelter di pindahkan dari ambulans ke pesawat untuk diterbangkan ke Makassar guna penanganan medis lanjutan, Jumat (29/12/2023). (ANTARA/HO-Humas PT IMIP)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera melaksanakan perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoal kebakaran smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis, 28 Desember sore.

Presiden meminta agar perusahaan yang mengoperasikan smelter agar memperketat pengawasan dengan melakukan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebab kebakaran akibat ledakan tungku smelter itu menewaskan 19 pekerja.

"Pesan Presiden Jokowi jelas bahwa keselamatan kerja harus dinomorsatukan. Kejadian kebakaran berturut-turut di 2 pabrik smelter ini menunjukkan aspek pengawasan harus diperketat," ujar Eddy dalam keterangannya, Senin, 1 Januari.

Sekjen PAN ini menekankan, pesan Presiden Jokowi untuk membuat pengawasan dengan lebih ketat jangan hanya dilakukan di smelter Morowali saja, tapi juga pabrik smelter di seluruh Indonesia.

"Artinya audit terhadap pabrik smelter harus diperketat. Bukan hanya di pabrik smelter di Morowali tapi di seluruh perusahaan smelter yang beroperasi di Indonesia seperti pesan kami sebelumnya," kata Eddy.

Selain audit, Eddy juga mendorong aparat hukum mengumumkan hasil investigasi secara terbuka dari kebakaran di ITSS maupun PT GNI dan menegakkan hukum secara konsisten.

"Kalau ada korban jiwa sampai 19 orang berarti ada pelanggaran hukum kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa. Tentu harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap siapa pun yang lalai dan harus dihukum," tegasnya.

Selama investigasi dari kepolisian dan audit dari pemerintah berlangsung, anggota DPR dapil Kota Bogor ini meminta agar operasional perusahaan smelter dihentikan sementara.

"Selama investigasi dan audit berlangsung maka operasional harus dihentikan sementara," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku prihatin kasus ledakan pada smelter tidak hanya terjadi satu kali. Menurutnya, pengoperasian smelter tidak gampang mengingat benda itu memiliki sistem pemanas tinggi.

"Sehingga yang namanya dalam pembangunan (smelter), dalam pembuatanya memang unsur keselamatan betul-betul harus dinomor satukan," ucap Jokowi di Jakarta, Sabtu, 30 Desember.

Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan para pihak terkait untuk selalu memperhatikan unsur keselamatan dalam pembangunan smelter. Jokowi mengatakan saat ini kepolisian masih melakukan investigasi soal penyebab ledakan.

"Jadi harus auditnya, checking-nya harus di double-in kalau perlu di triple-in, biar kejadian yang sudah sekali dua kali tidak terjadi lagi," kata Jokowi.