Komisi VII DPR Tagih Audit Kasus Ledakan Smelter Morowali, Kemenperin Beri Jawaban Ini

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menagih perkembangan terkini soal kasus meledaknya Smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah, ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menurut Mulyanto, DPR saat itu belum sempat memanggil Kemenperin lantaran bertepatan dengan masa kampanye.

Adapun pertanyaan itu disampaikan Mulyanto kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier.

"Saya minta sedikit agar kasus kebakaran ledakan smelter disampaikan pak, sudah sejauh mana (perkembangannya) karena kami kemarin nggak sempat memanggil karena kampanye luar biasa, padahal luar biasa penting kasus itu. Publik sangat ingin tahu sampai mana pekerjaan Kemenperin mengaudit smelter meledak yang menimbulkan korban 13 orang meninggal," ujar Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret.

Diketahui, total korban dari kasus ledakan smelter tersebut mencapai 21 orang.

Menanggapi hal ini, Taufiek mengatakan kasus itu sebenarnya sudah ditangani oleh pemerintah dan kepolisian. Kasus itu juga sudah ditangani oleh tim khusus dari Kemenperin, yakni Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII).

"Pak Mul, kebetulan (kasus) itu sudah ditangani pemerintah juga bersama-sama dengan Menko Marinves, ini sudah dilakukan pendalaman dari kepolisian dan itu sudah disampaikan. Tentunya kalau dari sisi perindustrian, kami ada tim khusus, bukan di Ditjen Ilmate, tapi ada di Ditjen KPAII. Itu yang menangani (kasus) untuk pendalaman daripada proses itu," ucap Taufiek.

Taufiek menilai, hasil penyelidikan itu akan disampaikan secara langsung kepada Mulyanto.

"Untuk hasil mungkin saya bisa sampaikan langsung ke Pak Mul, tentunya sudah ada progres di dalamnya. Saya tidak authorized untuk menyampaikan hal itu di sini," kata dia.

Mendengar jawaban tersebut, Mulyanto lantas mengingatkan bahwa yang membutuhkan hasil penyelidikan ledakan smelter adalah masyarakat.

Dia pun berharap, agar kasus seperti itu tak hanya dilimpahkan kepada kesalahan pegawai saja. Mengingat, masalah perizinan merupakan tanggung jawab dari Kemenperin.

"Sepakat, kami sudah bergerak untuk (kasus) itu," pungkas Taufiek.

Sekadar informasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan sistem pengawasan dan pengendalian (wasdal) berbasis elektronik.

Hal ini sebagai upaya mitigasi untuk mencegah kembali terjadinya insiden di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko Cahyanto menyebut, kehadiran wasdal elektronik bisa memudahkan pihaknya dalam mengidentifikasi dan memantau kepatuhan industri atau perusahaan terhadap aturan investasi, yang mana salah satunya terdapat poin implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Eko berharap, sistem baru tersebut mampu menjadi upaya pencegahan agar kasus smelter di Morowali tidak terulang lagi.

"Jadi, setiap awal tahun mulai 2024 nanti seluruh sektor akan kami identifikasi industri yang masuk kategori wajib melaporkan, termasuk nanti melibatkan pemerintahan daerah, untuk industri-industri yang kami lihat harus comply pada aspek bagian peraturan nanti," ujar Eko dalam temu media akhir tahun yang dipantau secara daring, Kamis, 28 Desember 2023.