Dirugikan Berita "Beking Wuling", Moeldoko Adukan Media Nasional ke Dewan Pers

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko buka suara terkait laporannya ke Dewan Pers terkait pemberitaan majalah nasional yang berjudul “Beking Mobil Listrik Wuling”.

Dimana dalam pemberitaan tersebut menyebutkan Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengakomodir alat pengisian baterai  mobil listrik Wuling yang tidak sesuai standar.

Menurut Moeldoko, langkah yang ditempuh merupakan bagian dari demokrasi sekaligus penyampaian keberatan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah nasional.

Hal ini dikarenakan penulisan opini tersebut merupakan bentuk arogansi jurnalistik. Selain itu, opini yang ditulis oleh majalah nasional itu secara jelas mengarahkan pembacanya.

“Saya melihat cover majalah Tempo dan opini yang ditulis merupakan bentuk arogansi jurnalistik, bahkan menjurus ke brutal, tendensius dan kehilangan independensi,” ujar Moeldoko di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu 27 Desember.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko melakukan hak jawabnya terkait dengan pemberitaan majalah nasional terkait pelaksanaan penggunaan mobil listrik di Indonesia yang diberitakan penuh dengan konflik kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, Moeldoko telah menyampaikan dalam wawancaranya kepada majalah nasional bahwa terdapat tiga regulasi yang melandasi hal ini, yaitu Perpres No. 83/2019, Perpres No. 79/2023 dan Inpres No.7/2022.

“Tampaknya Tempo menganggap program transformasi ini hal remeh temeh, bukan hal penting,” imbuhnya.

Selain itu, Moeldoko mengungkapkan alasan lainnya untuk melaporkan majalah nasional ke Dewan Pers, karena ingin memberikan kejelasan terkait surat permohonan Periklindo kepada Menteri ESDM terkait charger GB/T.

Surat itu memohon agar charger GB/T bisa mendapatkan SNI. Moeldoko menambahkan penyebutan Wuling dalam wawancara majalah nasional karena pengguna Wuling yang cukup masif di Indonesia, yaitu mencapai 20.000 pengguna.

“Ini permohonan bukan menekan. Di sisi lain, saya kepala staf yang terikat oleh regulasi mobil listrik juga untuk menyelamatkan pengguna Wuling yang mencapai 20.000. Saya meminta jadi SNI agar masyarakat selamat,” tambah Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan dirinya tidak pernah menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk menekan Lembaga lain di Pemerintahan agar mengikuti kemauan Periklindo. Disebutkan bahwa tindakan menyurati Kementerian terkait, sebagai bagian dari tertib administrasi.

“Oleh karena itu saya mengadukan keberatan saya melalui Dewan Pers agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya juga memahami bahwa masyarakat berharap Tempo dapat menjadi media yang kritis seperti yang dulu dikenal,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko mengajukan Surat Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan Majalah Tempo ke Dewan Pers terkait cover dan opini majalah Tempo edisi cetak 25-31 Desember 2023 dengan cover “Beking Mobil Listrik Wuling”.

Menurut Moeldoko pemberitaan tersebut merugikan karena tidak memenuhi prinsip kerja dan kode etik jurnalistik, dengan sebagian besar konten yang menyudutkan.