Veto Genjatan Senjata di Gaza, AS: Hamas Masih Ada

JAKARTA - Sesuai dengan prediksi banyak pihak, Amerika Serikat (AS) pada Jumat malam memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut gencatan senjata menghentikan pertumpahan darah yang berlangsung di Jalur Gaza.

Teks yang disponsori oleh hampir 100 anggota PBB tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Sementara Inggris, anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, memilih abstain.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UEA), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan bahwa mereka berupaya secepatnya menyelesaikan resolusi tersebut karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.

Guterres pada Rabu menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017, menyerukan pembentukan gencatan senjata dan mengatakan bahwa kondisi terkini di Gaza tidak memungkinkan dilakukannya "operasi kemanusiaan yang berarti."

Setelah AS menghentikan rancangan undang-undang tersebut, Mohamed Abushahab, perwakilan UEA, menyesali kegagalannya, mengatakan "sangat disayangkan, di tengah kesengsaraan tak terkira (warga Gaza), dewan ini tidak mampu menuntut gencatan senjata kemanusiaan."

"Ingin saya perjelas: dengan adanya peringatan keras dari Sekretaris Jenderal, seruan para aktor kemanusiaan (dan) opini publik dunia, dewan ini semakin terisolasi. Ini tampaknya tidak terikat dengan dokumen pendiriannya sendiri," katanya, dilansir ANTARA, Sabtu, 9 Desember.

"Hasil mengecewakan dari pemungutan suara ini tidak akan menghalangi kita untuk terus memohon kepada anggota dewan untuk bertindak dan mengakhiri kekerasan di Gaza. Dewan ini harus bersatu dan bertindak untuk mengakhiri perang ini, dan UEA akan terus menegaskan hal itu," tambahnya.

"Kami mencatat hasilnya di Dewan Keamanan. Tekad Sekretaris Jenderal untuk mendorong gencatan senjata kemanusiaan dan upaya kemanusiaan PBB di Gaza akan terus berlanjut," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada Anadolu dalam sebuah pernyataan.

Robert Wood, perwakilan AS untuk PBB, mengatakan pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.

"Selama Hamas tetap pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apapun hanya bersifat sementara dan tentu saja bukan perdamaian. Dan gencatan senjata yang membiarkan Hamas tetap menguasai Gaza akan menutup kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi diri mereka sendiri," kata Wood.

"Oleh karena itu, meskipun AS sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina bisa hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang hanya akan menjadi benih bagi perang berikutnya," pungkasnya.