Bagikan:

JAKARTA - Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Usamah Abdul Aziz menyebut capresnya, Anies Baswedan tengah bersiap untuk menghadapi debat Pilpres 2024 pertama yang akan digelar pada 12 Desember mendatang.

Salah satu pembahasan yang diutamakan Anies, kata Usamah, adalah mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan sampai saat ini.

"Memang yang kita fokuskan pada saat ini adalah HAM, HAM yang urgen yang memang harus diselesaikan. Ketika ada keadilan, ketika ada ketegasan dan penegakan hukum maka ham ini akan menjadi berkurang untuk terjadi lagi dikemudian hari," kata Usamah di Rumah Pemenangan AMIN, Jumat, 8 Desember.

Permasalahan HAM yang akan disoroti Anies dalam debat nanti merujuk pada berbagai kasus, mulai dari pelanggaran HAM masa lalu, penyerobotan lahan oleh mafia, dan kasus-kasus HAM yang baru terjadi.

"Semua pelanggaran ham memang harus diusut tuntas. Semua pelanggaran HAM, baik Trisakti, baik yang lain-lain. Semua harus dituntaskan. Memang itu semua akan dikerjakan dan diselesaikan targetnya seperti itu," ujar dia.

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan lima jadwal pelaksanaan debat calon wakil presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Jadwal pelaksanaan debat digelar pada 12 Desember 2023 untuk capres, 22 Desember 2023 untuk cawapres, 7 Januari 2024 untuk capres, 14 Januari 2024 untuk cawapres, dan 4 Februari 2024 untuk capres.

Debat pertama akan membahas tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua memiliki tema pembahasan mengenai pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Debat ketiga bertema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.

Debat keempat membahas tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat.

Terakhir, debat kelima mengusung tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.