Ganjar Janji Tingkatkan KUR Murah dan Kredit Lapak untuk UMKM Nasional
Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Jakarta, Jumat (8/12/2023). (ANTARA/Muhammad Ramdan)

Bagikan:

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan siap mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjangkau dan program Kredit Lapak untuk pelaku UMKM jika terpilih memenangi Pilpres 2024.

Ganjar, yang telah memimpin Jawa Tengah selama dua periode yakni 2013-2023, telah mengimplementasikan kedua program tersebut di tingkat provinsi dan bercita-cita membawa konsep tersebut ke tingkat nasional bersama calon wakil presiden Mahfud MD.

"UMKM merupakan salah satu fokus kami, saya dan Pak Mahfud. Pengalaman saya di Jawa Tengah menunjukkan potensi UMKM yang sangat besar dengan beragam kreativitas luar biasa," kata Ganjar dalam acara deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Jakarta dilansir ANTARA, Jumat, 8 Desember.

Selama menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah menurunkan suku bunga KUR menjadi 7 persen dan saat ini mencapai 6 persen per tahun.

Pada saat itu, suku bunga KUR Nasional masih tinggi, yakni 12 persen.

"Program ini sangat membantu pelaku UMKM di Jawa Tengah untuk mendapatkan akses modal. Dengan KUR ini, banyak UMKM di Jateng yang berhasil dan meningkatkan kelasnya," jelas Ganjar.

Selain KUR yang terjangkau, Ganjar juga menciptakan program Kredit Lapak. Program itu khusus untuk pedagang kecil, seperti pedagang pasar dan warung, yang membantu mereka dalam mengembangkan usaha kecil mereka.

Dengan dukungan dari pengusaha yang tergabung dalam Progresif, Ganjar optimistis dapat meningkatkan kondisi para pelaku UMKM.

"Kedua program ini sangat membantu dan akan terus kami lanjutkan. Terutama dengan dukungan dari pengusaha sebesar ini, kami berharap bisa menerapkannya di seluruh Indonesia. Banyak UMKM yang dapat kami bantu agar dapat meningkatkan kelasnya," kata Ganjar.

Ganjar yakin relawan Progresif dapat merespons masalah yang sering dikeluhkan masyarakat, terutama terkait pendapatan rendah dan ketersediaan lapangan pekerjaan, dengan lebih cepat.