JABAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merekomendasikan Upah Minum Kota (UMK) Tahun 2024 naik 17 persen menjadi Rp4.736.701. Rekomendasi itu telah diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Andri Darusman mengatakan, besaran UMK yang direkomendasikan merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Bandung.
"Jadi awalnya kami usulkan sesuai PP Nomor 51 itu kan maksimal 4 persen kenaikan, jadi kami usulkan 3,97 persen atau sekitar Rp160 ribu. Tapi kami berdiskusi lagi dan kami usulkan lagi jadi 17 persen,” kata Andri di Bandung, Rabu.
Andri menjelaskan usulan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi dari tuntutan buruh di berbagai daerah yang menuntut kenaikan UMK di atas 15 persen.
"Pertimbangannya, UMK itu kan juga diukur dari pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Tahun lalu contohnya, gaji PNS dikabarkan naik tapi harga barang sudah naik duluan. Akhirnya daya beli menurun, khawatir ke inflasi juga," katanya.
Ia menyebutkan berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan bersama pengusaha dan serikat buruh nilai upah naik Rp688.238 dari nilai UMK tahun 2023 yakni sebesar Rp4.048.462.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, kata dia, usulan kenaikan yang mencapai 17 persen tersebut belum tentu dapat dikabulkan. Namun, pihaknya telah menyampaikan usulan ini kepada Pemprov Jabar.
Andri mengatakan terkait penentuan UMK akan diputuskan oleh Pemprov Jabar pada Kamis 30 November, dan pihaknya yakin bahwa penentuan UMK tersebut dapat menetapkan nilai yang terbaik bagi tiap kota/kabupaten.
"Soal UMK ini kan pemerintah hanya sebagai wasit, kami di tengah-tengah pekerja dan pengusaha. Kami juga mendengarkan dari pengusaha yang merasa keberatan jika UMK dinaikkan terlalu tinggi, bisa bubar usahanya. Kalau naik banget kan juga yang terdampak bukan hanya buruh," kata dia.