Buka Kursus Integritas dan Anti-Korupsi untuk Staf Parlemen Asia Tenggara, Ini Harapan Fadli Zon

JAKARTA - Anggota parlemen bisa datang dan pergi karena periodesasinya telah usai. Namun staf parmen akan terus mengabdi. Karena itu Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP dan Presiden SEAPAC mengharapkan staf parlemen untuk menjaga integritas dan tetap memegang teguh komitmen antikorupsi.

South-East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC), sebuah jaringan antaranggota parlemen Asia Tenggara yang fokus pada isu korupsi dan tata kelola yang baik, mengadakan kursus penguatan kapasitas staf parlemen dalam hal anti-korupsi. Acara ini berlangsung pada tanggal 20-25 November 2023 di Westminster Foundation for Democracy (WFD), London, Inggris.

Perkuat Kapasitas

Program penguatan kapasitas, dikembangkan bersama oleh SEAPAC dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), diikuti oleh minimal 15 staf parlemen dari negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia, dan Timor Leste. Kursus bertajuk "Integrity and Anti-Corruption Course" ini ditargetkan untuk staf parlemen yang berfokus pada isu-isu anti-korupsi atau terlibat dalam aktivitas SEAPAC dan Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).

Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP dan Presiden SEAPAC, dalam pembukaan acara pada Senin, 20 November 2023, menekankan pentingnya memperkuat kapasitas staf parlemen terkait isu-isu anti-korupsi. Penguatan ini dianggap sebagai langkah krusial untuk memperkuat parlemen secara keseluruhan.

“Anggota parlemen dapat datang dan pergi, tetapi para pegawai parlemen tetap bekerja di parlemen,” ujarnya di kantor WFD, London, UK.

Fokus program ini adalah "Building Resilient Institutions: Enhancing Parliamentary Capacities and Accountability for Anti-Corruption and Public Debt Oversight." Meskipun lembaga legislatif telah mencapai sejumlah pencapaian dalam pemberantasan korupsi, korupsi terus beradaptasi dan beroperasi dalam celah hukum. Fadli Zon menambahkan, "Idealnya kita dapat menutup celah hukum tersebut dengan memperkuat kapasitas staf parlemen dalam memahami dan menerapkan dukungan anti-korupsi kepada anggota parlemen."

Ambassador Matthew Hedges, Direktur Asia, Pacific, dan Amerika di WFD, menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dengan BKSAP DPR RI dan SEAPAC. Ia berharap program ini dapat memicu diskusi perbandingan antara praktik pemberantasan korupsi di Inggris dengan negara lain.

Franklin De Vrieze, Kepala Praktik Akuntabilitas di WFD, menjelaskan bahwa program "SEAPAC-WFD Integrity and Anti-Corruption Course" berlangsung selama 20 jam kursus dengan melibatkan 15 pakar dari berbagai lembaga di UK, termasuk Pusat Studi Korupsi, Sussez University, Transparency International UK, Parliamentary Commissioner for Standards, UK National Audit Office, University of Nottingham, University of Liverpool, hingga U4 Anti-Corruption Resources.

Ke depan, dengan dukungan dan fasilitasi dari BKSAP, SEAPAC berencana untuk menindaklanjuti program dengan menyusun produk pengetahuan yang bermanfaat bagi anggota parlemen di Asia Tenggara.

Kursus "SEAPAC-WFD Integrity and Anti-Corruption Course" terdiri dari delapan modul pembelajaran, mencakup pengenalan terhadap korupsi, kerangka pengaturannya, hingga strategi baru yang diperlukan untuk memperkuat peran parlemen dalam pemberantasan korupsi dan pemajuan tata kelola. Fadli Zon berharap peserta kursus bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat.