Meski Ada Perbedaan Pandangan, Parlemen MIKTA Sepakat Dorong Perdamaian di Palestina

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan MIKTA Speaker's Consultation ke-9 sepakat mendorong perdamaian di Palestina meski diwarnai perbedaan pandangan dari parlemen negara-negara MIKTA. Hal tersebut disepakati usai ketua parlemen anggota MIKTA melakukan diskusi.

“Kita semua yakin perbedaan antar negara harus diselesaikan di meja perundingan dan bukan di medan konflik terbuka, melalui diplomasi dan bukan dengan kekerasan. Kita percaya the power of dialogue," kata Puan.

Hal tersebut disampaikan Puan saat menutup MIKTA Speaker's Consultation ke-9, di Bali Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Senin 20 November. Puan sendiri memimpin tiga sesi diskusi dalam forum konsultatif 5 negara middle power tersebut di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah.

MIKTA merupakan grup negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Sementara MIKTA Speaker's Consultation ialah forum konsultatif ketua parlemen anggota MIKTA.

Setelah melakukan tiga sesi diskusi dengan pembahasan yang berbeda-beda, parlemen negara MIKTA menghasilkan kesepakatan bersama ketua parlemen Chairs Statement terkait sikap dalam berbagai isu global.

Selain kesepakatan mendorong terciptanya perdamaian di Palestina dan Ukraina, dalam Chairs Statement juga menyetujui aksi perdamaian lainnya yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat dunia. Salah satunya terkait perdamaian bagi negara-negara yang tengah berkonflik, seperti Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.

Berikut kutipan joint statement MIKTA Speaker's Consultation terkait isu perdamaian global:

Kami menyadari bahwa dunia terus mengalami gejolak besar yang mempengaruhi perdamaian, keamanan dan stabilitas global. Kami juga mengakui bahwa sistem multilateral yang ada harus berbuat lebih banyak dalam mengatasi masalah ini, termasuk antara lain: bencana kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, perang di Ukraina, situasi di Myanmar dan ancaman keamanan di Semenanjung Korea, termasuk ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Partai Demokrat. Republik Rakyat Korea (DPRK). Kami juga menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas dan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Sebelum menutup forum konsultatif itu, Puan menyebut MIKTA Speakers Consultation merupakan platform untuk memfasilitasi dialog dan membangun jembatan serta mencari kesamaan pandangan, bukan malah memperlebar perbedaan.

“MIKTA telah sama-sama berkomitmen untuk selalu mendorong perdamaian, bukan hanya di Palestina tapi di Ukraina juga,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Usai menutup rangkaian MIKTA Speakers Consultation ke-9, Puan lalu mengajak pimpinan parlemen MIKTA tour building di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia mengajak Ketua National Assembly Korea Selatan Kim-Jin Pyo, Ketua Grand National Assembly Turki Numan Kurtulmuş, Wakil Ketua Senat Australia Andrew McLachlan, dan Sekretaris Parlemen Meksiko Fuesanta Guerrero Esquivel berkeliling Gedung DPR.

Sambil melihat-lihat Ruang Sidang Paripurna di Gedung Nusantara I, Puan bercerita tentang sejarah gedung yang dikenal juga dengan nama Gedung Kura-kura itu. Puan bersama delegasi pimpinan parlemen negara MIKTA juga melalukan sesi foto bersama di Gedung Nusantara yang merupakan bangunan utama Kompleks Parlemen RI berbentuk sayap burung Garuda berisi 1.700 tempat duduk itu.