Di Sela Forum MIKTA, Puan Mau Ajak 4 Ketua Parlemen Middle Power Ketemu Jokowi

JAKARTA - DPR menjadi tuan rumah perhelatan MIKTA Speakers' Consultation ke-9. Selain memimpin jalannya forum konsultasi parlemen 5 negara middle power itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengajak 4 ketua parlemen anggota MIKTA lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan Presiden Jokowi merupakan bagian komitmen bahwa parlemen siap berkontribusi aktif untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional,” kata Puan, Senin 20 November.

MIKTA merupakan grup negara-negara middle power (kekuatan menengah) yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sementara MIKTA Speakers' Consultation merupakan forum konsultatif Ketua Parlemen anggota MIKTA.

Sebelum membuka MIKTA Speakers' Consultation ke-9, Puan bersama pimpinan parlemen Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Adapun pertemuan tingkat tinggi parlemen MIKTA sendiri akan digelar di Hotel Kempinski, Jakarta.

“Forum konsultasi hari ini akan memformulasikan bagaimana parlemen negara MIKTA dapat memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan dunia,” jelas Puan.

Pertemuan antara parlemen anggota MIKTA dengan Presiden Jokowi menjadi penting mengingat sebelumnya juga sudah diselenggarakan pertemuan para pemimpin negara anggota MIKTA. Presiden Jokowi bahkan memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering yang diselenggarakan untuk pertama kalinya sejak MIKTA berdiri, pada 9 September lalu.

Saat itu Presiden Jokowi menekankan bahwa tantangan global yang sangat rumit saat ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan kerja sama antarnegara. Puan menyebut, parlemen bertekad untuk ikut menjadi bagian dari solusi permasalahan global bersama Pemerintah.

“Diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan parlemen untuk memastikan setiap permasalahan global dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema ‘Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges’ pada MIKTA Speakers' Consultation tahun ini. Ada 3 aspek yang menjadi prioritas selama keketuaan Indonesia di MIKTA yaitu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital.

“Tiga isu tersebut yang menjadi prioritas bagi DPR dalam forum konsultasi parlemen MIKTA kali ini. Tema yang diambil DPR bertujuan untuk membahas isu-isu jangka panjang, yang memiliki dampak lintas generasi,” terang Puan.

Menurut mantan Menko PMK tersebut, nantinya forum konsultasi MIKTA akan memformulasikan bagaimana parlemen negara MIKTA dapat memperkuat kerja samanya. Kerja sama ini, kata Puan, juga termasuk antara parlemen dengan Pemerintah masing-masing negara MIKTA.

“Parlemen pun bertekad untuk bekerja bersama dengan Pemerintah dalam mengatasi tantangan yang belum bernah teriadi,” imbuh cucu Bung Karno itu.

Pada MIKTA Speakers' Consultation ke-9, Puan akan memimpin langsung diskusi bersama parlemen negara-negara MIKTA. Diskusi tersebut akan dibagi menjadi tiga sesi. Pertama, sesi bertema 'Tata Kelola Global Pemerintahan: Bagaimana Parlemen Harus Bertindak'.

Kedua, sesi untuk membahas Komitmen Tentang Perubahan Iklim. Lalu sesi ketiga, bertajuk 'Bagaimana Memanfaatkan Kekuatan Generasi Muda: Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik'. Di sela-sela diskusi, Puan juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa Ketua Parlemen anggota MIKTA.

Puan menyebut, MIKTA Speakers' Consultation ke-9 pun bakal membahas bagaimana perubahan dalam hubungan antarnegara, ketegangan regional, dan evolusi norma-norma internasional yang dapat mempengaruhi dinamika geopolitik global.

Forum parlemen MIKTA yang dipimpin Indonesia juga akan membahas bagaimana dunia dapat mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Seperti isu perubahan iklim, hingga tantangan yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pengambil kebijakan, salah satunya terkait kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Parlemen negara MIKTA harus berperan menjadi kekuatan positif dan konstruktif bagi dunia yang lebih aman dan sejahtera,” tutup Puan.