JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran mengklaim sejauh ini tak ada fakta yang bisa membuktikan adanya anggota kepolisian yang membantu memasang baliho calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) tertentu.
Menurutnya, masyarakat harus bisa membedakan antara fakta, asumsi, dan rumor. Sebab, tak dipungkiri hal seperti itu akan marak terjadi saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi," ujar Fadil usai rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu, 15 November.
Namun, bila ditemukan fakta adanya pelanggaran, maka, anggota kepolisian yang melakukan akan ditindak sesuai aturan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) akan menangani pelanggaran yang terjadi.
Bahkan, anggota kepolisian yang terlibat pelanggaran akan diproses secara internal. Propam dan Itwasum yang akan menindaknya.
"Kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai SOP dan bila ada anggota yang melanggar SOP Pasti akan ada sanksi, apakah kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana," kata Fadil.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kabaharkam Sebut Kabar Soal Polisi Bantu Pasang Baliho PSI Belum Terkonfirmasi
15 November 2023, 17:48 -
| BERITA
Kabaharkam Sebut Gakkumdu Terima 13 Laporan Soal Pemilu 2024, 2 di Antaranya Sudah Diadili
15 November 2023, 16:52 -
| BERITA
Kabaharkam: Pola Pengamanan TPS Pemilu Disesuaikan Tingkat Kerawanan
15 November 2023, 15:28 -
| BERITA
Anies-Muhaimin Nomor Urut 1, Prabowo Gibran Nomor 2, Ganjar-Mahfud Nomor 3 di Pilpres 2024
14 November 2023, 20:42
Sebagai informasi, isu pemasangan baliho yang melibatkan anggota Polri itu menerpa pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
