Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendukung penuh kerjasama ekonomi dunia yang setara dan menghormati kedaulatan setiap negara seperti konsep kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jingping.

Pandangan dan sikap itu disampaikan Ahmad Basarah saat berpidato di hadapan delegasi partai-partai politik dari negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan yang berkumpul di forum yang mengangkat tema ”Enhancing the Pillars of High Quality Development, Embracing a Better Future of Belt and Road Cooperation Together” di Kunming, Tiongkok pada Jumat (10/11).

"Bangsa Indonesia tidak alergi dengan kerjasama internasional sebab nasionalisme Indonesia tidaklah eksklusif, melainkan tumbuh di taman sari internasionalisme dan bergaul dengan bangsa bangsa di dunia dengan prinsip saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan masing-masing negara,” jelas Ahmad Basarah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Minggu.

Ahmad Basarah menjelaskan, konsep kerja sama BRI oleh Tiongkok itu menawarkan bentuk kerja sama ekonomi atas dasar kehendak bersama, kesetaraan, direncanakan dan dikerjakan bersama, serta membagi keuntungan bersama secara adil bagi kedua belah pihak," lanjutnya.

Menurutnya, bentuk kerja ekonomi tersebut patut dijadikan role model dalam kerja sama antar negara di dunia demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh umat manusia di muka bumi.

“Konsep BRI bertujuan memakmurkan masyarakat dunia tanpa diskriminasi dan intimidasi adalah tujuan mulia yang patut mendapatkan dukungan semua bangsa di dunia yang menginginkan perdamaian dunia dan keadilan sosial serta kesejahteraan semua umat manusia dapat terwujud," terangnya.

Hal tersebut juga senafas dengan prinsip Dasa Sila Bandung yang digagas Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

“Sudah saatnya kita meninggalkan pola kerja sama ekonomi dunia yang tidak setara dan tidak adil serta hanya membuat satu negara atau satu kawasan saja yang menjadi maju sementara negara atau kawasan yang lain tetap menjadi negara berkembang atau terbelakang,” pungkas Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu.

Doktor bidang hukum Universitas Diponegoro Semarang ini menjelaskan “Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Xi Jinping, pada 3 Oktober 2013 lalu di Jakarta telah menyampaikan gagasan One Belt One Road di Gedung DPR RI.

Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang sejak awal mendukung gagasan ini, yang dalam lebih dari satu dekade telah banyak menjalin kerjasama strategis dan komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok.

Konsep kerja sama ekonomi dunia yang mengambil inspirasi Jalur Sutra kuno itu berfokus pada peningkatan konektivitas di semua lini, mulai dari peningkatan kebijakan infrastruktur, perdagangan, keuangan dan konektivitas antarmasyarakat demi terbangunnya perekonomian global, pembangunan global, dan platform baru kerja sama ekonomi internasional yang lebih kondusif dan saling menguntungkan.

Untuk mencapai tujuan itu, RRT membuat strategi pembangunan dalam kerangka BRI yang mendorong konektivitas di enam koridor ekonomi utama mencakup Tiongkok dan Mongolia dan Rusia; negara-negara Eurasia; Asia Tengah dan Barat; Pakistan; negara-negara lain di anak benua India; juga Indocina.

Lebih dari 150 negara dan lebih dari 30 organisasi internasional telah menandatangani dokumen kerja sama Belt and Road, termasuk Indonesia.