Dimas Kanjeng Dihadirkan Secara Daring dari Lapas Surabaya di Sidang Penyelewengan Dana YPUMK

JATENG - Jaksa bakal menghadirkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai saksi kasus dugaan penyelewengan dana hingga puluhan miliaran dengan terdakwa pengurus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (YUMK) yang berjumlah tiga orang.

"Rencananya, Dimas Kanjeng Taat Pribadi kami hadirkan pada sidang di Pengadilan Negeri Kudus dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada 2 November 2023," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Tegar Mawang Dhita di Kudus, Jawa Tengah, Kamis 26 Oktober, disitat Antara.

Awalnya, kata dia, Dimas Kanjeng hendak dihadirkan secara langsung dalam sidang dari lokasinya ditahan di Lapas Surabaya. Namun, karena menyangkut keamanan akhirnya diputuskan sidangnya berlangsung secara daring.

Tegar menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Dimas Kanjeng untuk melakukan kroscek terkait kerugian negara dalam kasus ini. Kroscek dilakukan lantaran kerugian sebelumnya disebutkan mencapai Rp27 miliar, namun dalam berkas pemeriksaan kerugian yang dialami UMK sebesar Rp24,67 miliar.

Dari uang yang mencapai puluhan miliar, kata dia, hasil pengakuan para tersangka memang ada yang diserahkan ke Dimas Kanjeng.

"Meskipun para tersangka mengungkapkan bahwa penyerahan uang ke Dimas Kanjeng sepengetahuan pengurus YPUMK, ternyata dibantah karena para pengurus YPUMK yang lain tidak pernah ada kesepakatan dengan Padepokan Dimas Kanjeng," ujarnya.

Sidang kasus UMK di PN Kudus tercatat sudah berlangsung hingga 10 kali dengan jumlah saksi yang dihadirkan 10 dari 60 saksi tercatat. Tegar bilang, saksi yang dihadirkan di persidangan diprioritaskan yang mendukung pembuktian.

Dalam kasus ini, terdakwa merupakan pengurus YUMK periode 2012-2016 yang berjumlah tiga orang. Mereka adalah Lilik R mantan bendahara, Zamhuri selaku pegawai dan M. Ali merupakan pengacara.

Sidang sebelumnya dengan agenda pemeriksaan saksi, jaksa menghadirkan Bagian Pengawas YPUMK Robby Santosa sebagai saksi pelapor. Saksi menjelaskan penyelewengan yang ditemukan, di antaranya pada saat kas opname tanggal 27 Oktober 2016, bendahara umum YPUMK periode 2012-2016 Lilik R tidak dapat menunjukkan bukti fisik uang valas sejumlah USD 1.300.000.

Dari buku kas, hanya tercatat sebagai pengeluaran alat rumah sakit, pembayaran tanah, biaya pengembangan tanpa didukung bukti-bukti atau dokumen pendukung yang valid seperti kontrak, kuitansi, yang kemudian pada akhir tahun 2015 oleh bendahara umum dilakukan penyesuaian menjadi valas USD.

Kemudian, ditemukan transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan per tanggal 29 Oktober 2016 sebesar Rp24,6 miliar. Dari hasil tersebut, sebagian besar sudah diakui oleh yang bersangkutan dan juga telah dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan pada tanggal 27 Oktober 2016 dan direvisi pada tanggal 29 Oktober 2016 dan yang bersangkutan juga berjanji akan mengembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2016.

Karena tidak adanya progres dan itikad baik untuk mengembalikan dana kepada YPUMK sampai dengan toleransi yang ditentukan, maka pembina menugaskan pengurus untuk melakukan upaya hukum melalui peradilan.