JAKARTA - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku kecewa dengan keputusan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang mau dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto.
Andreas memahami jika keputusan Gibran merupakan hak politiknya. Namun menurutnya, sikap wali kota Solo yang menerima pinangan partai politik lain untuk menjadi cawapres sangat menyakiti banyak orang, terlebih yang mengetahui dan merekam perjalanan karirnya.
"Apakah PDI Perjuangan telah berlaku tidak adil kepada beliau? Setahu saya ini tidak pernah terjadi. Yang bersangkutan justru selama ini mendapat tempat istimewa di partai, dicalonkan, diperjuangkan dan terpilih sebagai walikota dalam usia karir politik yang relatif baru," ujar Andreas kepada wartawan, Senin, 23 Oktober.
"Yang bersangkutan pun dalam berbagai pernyataan publik yang terekam di berbagai media, baik media elektronik, cetak maupun media sosial dengan gaya yang terkesan sangat santun selalu menyatakan sebagai kader PDI Perjuangan, taat pada peraturan, taat pada perintah ketua umum partai," lanjutnya.
Menurut Andreas, rakyat Indonesia merekam komitmen itu dalam memorinya. Namun, hanya dalam sekejap Gibran dengan dinginnya meninggalkan capres yang diusung PDI Perjuangan dan bergabung dengan capres lain karena dicalonkan sebagai wapres.
Sebagai orang muda, kata Andreas, tentu hal itu mencoreng wajah politik Gibran sendiri dan akan menjadi catatan buruk soal karakter pemimpin, integritas, loyalitas dan kejujuran dalam berpolitik.
Di mana seharusnya ditunjukan oleh seorang calon pemimpin, apalagi pada diri seorang yang dicalonkan untuk jabatan sebagai wakil presiden.
"Apakah yang selama ini diucapkan bisa dipegang? Hari ini perlakuan GRR (Gibran) terhadap PDI Perjuangan, bukan tidak mungkin, besok lusa terhadap partai yang mengusungnya menjadi cawapres, bukan tidak mungkin juga terhadap rakyat yang memilihnya," kata Andreas.
BACA JUGA:
Namun, anggota DPR itu meyakini rakyat Indonesia yang akan menilai dan menyerahkan daulat politiknya dalam pemilu nanti.
"Biarkanlah, rakyat yang menentukan sikap dan rakyat jugalah yang akan memutuskan pilihannya," tutup Andreas.