Mantan Direktur Bukaka Ajukan Praperadilan Kasus Korupsi Tol MBZ

JAKARTA - Mantan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengajukan praperadilan atas penetapan  status tersangka pada kasus korupsi pekerjaan pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II ruas Cikunir-Karawang Barat (Tol Sheikh Mohamed bin Zayed/MBZ).

Muhammad Ismak selaku ketua tim pengacara Sofiah Balfas menyatakan meminta penetapan tersangka atas kliennya tidak sah karena kurangnya alat bukti.

“Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (Jampidsus) yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penahanan, penahanan lanjutan, dan penyidikan terhadap diri Pemohon (Sofiah Balfas) oleh Termohon,” kata Muhammad Ismak dalam persidangan dilansir ANTARA, Kamis, 12 Oktober.

Muhammad Ismak mengatakan, terdapat beberapa poin mendasar yang membuat kliennya merasa keberatan ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya penetapan tersangka yang dinilai terlalu cepat.

"Bahwa penyelidikan terhadap proyek tersebut adalah melanggar Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 3 Tahun 2016. Di mana ketentuan tersebut memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan terkait adanya dugaan penyelewengan.," kata Ismak.

Ismak juga mempersoalkan dalam penyidikan sampai ditetapkannya Sofiah Balfas sebagai tersangka belum ada perhitungan kerugian negara yang pasti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pasal-pasal yang disangkakan, yaitu tidak adanya laporan atau audit Keuangan Negara yang pasti, sehingga Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup," kata dia.

Ismak juga mengatakan proses yang dianggap terlalu cepat dalam menetapkan Sofiah Balfas saat Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan penyidikan hingga menetapkan status tersangka dalam satu hari yang sama.

Untuk itu, pengacara Sofiah Balfas meminta kepada hakim tunggal Estiono yang mengadili gugatan praperadilan ini untuk menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-35/F.2/Fd.2/09/2023 tertanggal 19 September 2023, yang menetapkan Sofiah Balfas sebagai tersangka oleh Jampidsus tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Sementara itu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meminta waktu kepada hakim tunggal, Estiono, untuk memberikan jawaban pada Jumat (13/10).

"Bagaimana pihak termohon, apakah sudah ada jawaban?" tanya hakim Estiono dalam persidangan.

"Belum yang mulia. Kami meminta waktu besok untuk menjawab yang mulia," jawab Widarto Adi selaku jaksa yang ditunjuk mewakili Direktur Penyidikan Jampidsus.

Sidang direncanakan akan kembali digelar pada Jumat (13/10) pukul 13.00 WIB dengan agenda jawaban dari Direktur Penyidikan Jampidsus terkait petitum yang diajukan oleh tim kuasa hukum pemohon.