FPCI : Perjuangan Demokrasi Saat Ini Tentukan Indonesia Emas

JAKARTA - Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan bahwa masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan para pemuda dan perjuangan dalam menjaga demokrasi itu menentukan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) di Jakarta, Jumat malam (6/10), Dino mengatakan Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam mengimplementasikan sila keempat dan sila kelima Pancasila.

"Dari lima sila Pancasila, sila pertama hingga ketiga sudah diterapkan dengan baik, namun kita masih memiliki tantangan besar dalam mengimplementasikan sila keempat dan kelima," kata Dino dilansir dari Antara.

Berbagai tantangan itu termasuk korupsi, buruknya implementasi peraturan, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Tanah Air.

Selain itu, lanjut mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu, supremasi hukum di Indonesia mulai pudar sehingga mengancam terwujudnya keadilan sosial.

FPCI menyelenggarakan IYDF yang diikuti oleh 20 pemuda Indonesia untuk berdialog dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di seluruh Indonesia guna merumuskan pernyataan bersama tentang rekomendasi agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.

Para peserta IYDF membuat rancangan pernyataan bersama yang akan diserahkan kepada lembaga negara terkait agar dapat diakomodasi oleh para pembuat kebijakan.

Rekomendasi tersebut yakni memperkuat institusi politik, memastikan transparansi politik, meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), memastikan penerapan demokrasi di era digital, serta meningkatkan partisipasi politik yang inklusif.

Dino mengatakan FPCI siap membantu untuk menyerahkan rekomendasi itu ke Pemerintah Indonesia.

"Menurut saya, ini merupakan suatu hal yang perlu didengar oleh lembaga-lembaga dan para pemimpin kita," tambah mantan wakil menteri luar negeri itu.

Salah seorang peserta IYDF bernama Ranee mengatakan rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada DPR RI dan MPR RI karena kedua lembaga tersebut merupakan institusi pembuat kebijakan.

"Rencananya, pernyataan bersama ini akan disampaikan kurang dari satu bulan; mungkin dalam sekitar dua minggu ke depan," kata Ranee.

Menurut dia, salah satu hal yang

melandasi pembuatan dokumen tersebut adalah terinspirasi dari peristiwa Sumpah Pemuda.

"Kami berharap sejarah dapat kembali terulang melalui upaya kami memberikan masukan terhadap penyelenggaraan demokrasi yang belum sempurna ini, karena hal tersebut harus diatasi dan kami percaya upaya ini akan membuahkan hasil," ujar Ranee.