Lewat Juru Bicaranya, Luhut Bantah 2 Juta Kasus COVID-19 yang Belum Tercatat karena Ditutupi

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada dua juta kasus COVID-19 yang belum tercatat pada data nasional penanganan pandemi.

Hanya saja, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, dua juta kasus ini bukanlah data kasus positif yang ditutupi. Dia mengklaim, data ini berasal dari kasus negatif yang belum dilaporkan karena banyak laboratorium lebih mementingkan untuk melaporkan kasus positif COVID-19.

"Sebenarnya bukan dua juta kasus positif yang belum masuk tetapi iada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry (data, red) terbatas, laboratorium cenderung lebih dulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti," kata Jodi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu, 6 Februari.

Dia menilai ada beberapa pihak yang sepertinya salah menangkap maksud Luhut saat mengadakan pertemuan virtual dengan para epidemiolog pada Jumat, 5 Februari lalu. Sebab, saat itu, Luhut menyampaikan dua juta data ini bakal berpengaruh menurunkan angka positivity rate.

"Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi," jelas Jodi.

Lebih lanjut, dia tak menampik jika saat ini data masih menjadi masalah dalam penanganan COVID-19. Sehingga, untuk menyelesaikan persoalan ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berfokus pada integrasi sistem manajemen agar data yang disampaikan bisa lebih faktual dan nyata. 

Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 ini Luhut juga berupaya mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.

"Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik," pungkasnya.