Wakil DPRD Kaltara Minta Pengadaan Hidran Cegah Kebakaran Permukiman
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Andi Hamzah (Antara)

Bagikan:

TANJUNG SELOR - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Andi Hamzah meminta pemerintah setempat untuk mengadakan hidran sebagai upaya mencegah kebakaran permukiman yang marak melanda kawasan ini selama kemarau.

“Kami sudah memanggil sejumlah pihak terkait solusi pencegahan kebakaran sedini mungkin,” kata Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, Andi Hamzah di Tanjung Selor, Minggu.

Para pihak yang dipanggil untuk membicarakan solusi ini antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PLN, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Dia menyebut kebakaran permukiman warga menyebabkan kerugian materiel yang cukup besar, bahkan beberapa kejadian terdapat korban kebakaran. Berdasarkan analisa penyidik kepolisian, kebakaran permukiman banyak disebabkan karena hubungan arus pendek listrik.

“Makanya perlu juga keterlibatan PT. PLN dalam mengantisipasi kejadian kebakaran, termasuk kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan,” tuturnya.

Ia mengatakan musibah bukan kuasa dan tidak diharapkan oleh masyarakat. Tetapi dapat dicegah jika semua pihak serta sistem berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menurutnya penting untuk membicarakan kembali dan mencari solusi bersama agar kebakaran tidak terus berulang.

“Selain instansi tingkat provinsi, juga perlu pembicaraan di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Ia berpandangan salah satu faktor penyebab lambatnya proses pemadaman adalah akses ke lokasi yang sulit.

Dia mencontohkan, dua kali kejadian kebakaran di kawasan pesisir Kota Tarakan, menjadi bukti sulitnya armada pemadam mengakses lokasi. Akibatnya, proses pemadaman terhambat, hingga menghanguskan banyak rumah.

"Solusinya bisa dibangun hidran-hidran air di daerah padat pemukiman. Kendalanya bagaimana, apa solusinya nanti dibahas dalam pertemuan," kata Andi Hamzah.

Penyebab lain, menurut dia, adalah kesemrawutan jaringan listrik di wilayah pesisir atau kawasan padat penduduk. Maka pihak PT. PLN perlu melakukan langkah-langkah terkait sistem jaringan atau sambungan listrik di kawasan permukiman warga.

BPBD Provinsi Kalimantan Utara mencatat, pada 2022 terjadi sebanyak 53 kali kebakaran bangunan atau menyumbang 17 persen dari total bencana.

Rincinya, tujuh kali kebakaran bangunan di Kota Tarakan, 19 kali di Kabupaten Bulungan, delapan kali Kabupaten Malinau, enam kali di Kabupaten Tana Tidung, dan 13 kali di Kabupaten Nunukan.