NTB - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram masih melakukan kajian terhadap penanganan longsor di kawasan Jangkuk Kelurahan Selagalas. Longsor tersebut menyebabkan satu kepala keluarga (KK) harus dievakuasi.
Hal tersebut disampaikan menyikapi bencana longsor yang terjadi pada Jumat 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di kawasan Jangkuk menimpa rumah warga, namun hingga saat ini belum ditangani.
"Kajian penanganan longsor itu untuk memastikan apakah lahan yang akan ditangani milik pribadi atau umum. Kepemilikan lahan perlu kita ketahui agar tidak menyalahi aturan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 8 September, disitat Antara.
Menurutnya, berdasarkan asesmen yang dilakukan penanganan longsor di kawasan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari longsor susulan.
"Kita tidak bisa hanya menyelesaikan satu titik saja, tapi titik lainnya masih berpotensi longsor," katanya.
Dikatakan, rumah yang terdampak longsor saat ini memang hanya satu, namun kondisi talud yang perlu penanganan mendesak mencapai sekitar 20 meter.
"Kawasan pinggir Kali Janguk di Selagalas itu memang merupakan salah satu titik kawasan akses permukiman sehingga harus kita prioritas untuk segera di tanggul," katanya.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, untuk penangan kawasan rawan longsor tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut termasuk sumber anggaran yang akan digunakan.
"Apalah bisa menggunakan biaya tak terduga (BTT) atau anggaran lain," katanya.
Sementara terkait kajian, lanjut Mahfuddin, pihaknya berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Menyinggung keberadaan pemilik rumah yang sempat dievakuasi, Mahfuddin mengatakan penghuni sudah kembali lagi ke kediamannya. Namun diminta agar mengosongkan kamar yang terdampak longsor.
Tapi untuk kegiatan masyarakat mandi atau mencuci di sepanjang kali tersebut masih ditutup guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kita sudah minta aparat kepolisian memasang garis polisi di areal tersebut, agar warga tidak mendekati kawasan tersebut," katanya.