Jokowi dan PM Vietnam Bahas Kerja Sama Pengembangan Kendaraan Listrik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh di Istana Merdeka, Jakarta, membahas kerja sama pengembangan ekosistem kendaraan listrik sektor swasta.

"Kedua pemimpin menyambut baik pengembangan ekosistem kendaraan listrik oleh sektor swasta serta mendorong kerja sama antara BUMN kedua negara," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan PM Vietnam Pham Minh Chinh, sebagaimana keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dilansir ANTARA, Senin, 4 September.

Selain mengenai kendaraan listrik, kedua pemimpin juga mendorong segera direalisasikannya kerja sama di bidang maritim dan perikanan

"Dengan Vietnam, PM Vietnam mengundang Bapak Presiden ke Vietnam. Beliau berdua mendorong realisasi kerja sama maritim dan perikanan berkelanjutan," kata Retno.

Sebagai fondasi kerja sama dalam bidang perikanan tersebut, kata Retno, Presiden Jokowi mendorong agar kedua negara dapat segera menandatangani nota kesepahaman terkait dengan sektor perikanan.

"Bapak Presiden mendorong agar MoU perikanan dapat segera ditandatangani. Ini sebagai fondasi untuk kerja sama pengelolaan perikanan yang berkelanjutan," katanya.

Pertemuan bilateral Jokowi dan Pham Minh Chinh dilakukan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, mulai 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta.

Vietnam dan Indonesia merupakan sejumlah negara ASEAN yang memiliki basis produksi kendaraan listrik.

Sebagaimana keputusan para pemimpin ASEAN dalam KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2023, negara-negara blok Asia Tenggara menginisiasi pembentukan ekosistem kendaraan listrik di kawasan yang diharapkan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan PM Vietnam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.