JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Sebab, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) pada 2012.
“Semua pejabat di tempus (waktu) itu dimungkinkan kita minta keterangan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur kepada wartawan ke gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 1 September.
Asep mengatakan dugaan korupsi itu perlu didalami dari semua pihak. Termasuk, mereka yang menjadi pejabat di Kemnaker saat proyek di tahun 2012 itu menjadi bancakan.
“Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B lalu si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal,” tegasnya.
“Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan,” sambung Asep.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Demokrat Cabut Dukungan untuk Anies Baswedan, Keluar dari Koalisi Perubahan
01 September 2023, 19:08 -
| BERITA
SBY Tenangkan Kader, Sebut Aksi NasDem dan Anies Bukan Kiamat Bagi Demokrat
01 September 2023, 17:48 -
| BERITA
Airlangga Pastikan Koalisi Indonesia Maju Segera Bahas PKB yang Merapat ke NasDem
01 September 2023, 17:22
Diberitakan sebelumnya, KPK mengatakan ada tiga tersangka yang ditetapkan dalam kasus korupsi di Kemnaker ini. Meski belum disampaikan KPK, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta dikabarkan turut terlibat.
Adapun nilai proyek pengadaan sistem informasi yang diduga menjadi bancakan para pelaku mencapai sekitar Rp20 miliar. Wakil Ketua Alexander Marwata menyebut sistem ini diduga dikorupsi hingga akhirnya tak bisa digunakan untuk mengawasi TKI.
“Yang bisa komputer saja untuk mengetik dan lain sebagainya. Tapi, sistemnya sendiri enggak berjalan,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 24 Agustus.
