Kronologi Duet Anies-Cak Imin, 14 Juni Surya Paloh Setuju Cawapres AHY

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkap, rentetan peristiwa keretakan koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) usai Anies Baswedan dan Partai NasDem meneken kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Riefky menerangkan kronologi, keputusan kerja sama antara Anies Baswedan dengan PKB dilakukan secara sepihak oleh partai NasDem tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis 31 Agustus.

Riefky mengatakan, Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Selain itu, Riefky mengatakan, partainya juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.

Riefky yang masuk dalam Tim 8 Pemenangan Anies menjelaskan, sejatinya Anies Baswedan sudah sejak 14 Juni 2023 memilih Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya," kata Riefky.

Keputusan itu telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya, Ketum NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada satupun yang menolak nama AHY.

"Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," jelas Teuku Riefky.

"Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," sambungnya.

Anies menyampaikan telah memilih AHY karena memenuhi syarat dan kriteria. AHY dinilai berani dan bersedia menempuh risiko menjadi pendampingnya meski Demokrat terancam diambil alih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," ujar Riefky.

Kemudian, Koalisi Perubahan mendorong Anies segera mengumumkan penetapan calon wakil presiden karena desakan dari berbagai kalangan dan merosotnya elektabilitas Anies Baswedan.

Tim delapan telah menyusun rencana deklarasi. Tetapi tidak terwujud. Demokrat menduga penyebabnya adalah Anies patuh kepada Surya Paloh untuk menunda deklarasi.

"Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," ungkap Riefky.

Rencana Deklarasi

Rencana deklarasi itu telah dikomunikasikan dengan Surya Paloh pada pertemuan di tanggal 24 Agustus 2023. Selanjutnya juga dibawa Anies ketika bertemu SBY dan juga Salim Segaf. Anies pun memutuskan untuk melakukan deklarasi pada awal September 2023.

"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," ujar Riefky.

Keputusan supaya tidak menunda deklarasi telah ditandatangani oleh AHY pada 25 Agustus 2023. Isinya meminta AHY secara resmi bersedia menjadi calon wakil presiden.

"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya," ujar Riefky.

Namun, terjadi perubahan mengejutkan. Ketika Surya Paloh secara sepihak menetapkan Cak Imin menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan pada 29 Agustus 2023 di NasDem Tower.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," pungkas Riefky.