JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyodorkan konsep kepemilikan lahan kawasan transmigran secara komunal guna meningkatkan kesejahteraan para transmigran.
"Kita betul-betul mempersiapkan transmigrasi. Untuk rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2024-2045, konsep yang kita sodorkan adalah kepemilikan lahan komunal," ujar Mendes PDTT dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta dilansir ANTARA, Selasa, 29 Agustus.
Mendes PDTT berharap kepemilikan lahan kawasan transmigrasi secara komunal dapat meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan transmigran.
Selain itu, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT juga akan membekali transmigran dengan teknologi pertanian.
"Jadi tidak boleh lagi dibekali cangkul dan sabit, tapi sudah harus ke sebuah sistem pengelolaan tanah yang mekanisasi pertanian sehingga bisa dipastikan kalau sudah terjun mereka akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari situ," tuturnya.
Menurutnya, terobosan transmigrasi yang lebih modern penting guna mendukung pembangunan di Indonesia dan kementerian yang dipimpinnya terus berupaya agar program transmigrasi tidak sama dengan memindahkan kemiskinan.
"Meskipun memang masih kita temukan beberapa kasus permasalahan terkait dengan etos kerja yang tidak sesuai, sejak di sananya memang kurang pas dalam melakukan pemetaan. Jadi memang masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani serius di dalam transmigrasi," tutur Mendes PDTT.
BACA JUGA:
Abdul Halim juga menyampaikan kementeriannya terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, mengingat anggaran dana desa terus bertambah setiap tahunnya.
"Jujur, partisipasi masyarakat belum maksimal. Artinya, kepedulian warga masyarakat terhadap sebuah proses pembangunan, padahal sebenarnya sistemnya sudah sangat transparan," tuturnya.
Dia mengatakan penggunaan Dana Desa disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes diselenggarakan secara terbuka, siapapun boleh hadir, tapi masyarakat masih belum terlalu peduli.
Selain itu, lanjutnya, laporan APBDes yang kini dipasang di tempat strategis. Namun sayangnya, kritik masyarakat terhadap APBDes masih cukup rendah.
"Nah inilah kita upayakan kita tingkatkan supaya pengawasannya menjadi lebih maksimal," ucapnya.
