Bagikan:

JAKARTA - Junta militer Niger memutus pasokan air dan listrik ke Kedutaan Besar Prancis di ibu kota Niamey dan melarang pengiriman makanan ke kedutaan tersebut.

Para pemimpin negara itu juga telah mengambil tindakan serupa di konsulat Prancis di Zinder.

Dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 28 Agustus, Presiden Komite Dukungan Nasional untuk Dewan Nasional Perlindungan Negara (CNSP), Elh Issa Hassoumi Boureima, telah meminta semua mitra Prancis di Niger agar menghentikan pasokan air dan listrik serta produk makanan.

Tak hanya itu, semua pihak yang membantu Prancis dalam proses penyediaan barang dan jasa akan dianggap “musuh rakyat yang berdaulat".

Laporan soal pemutusan itu muncul setelah berakhirnya batas waktu dua hari yang diberikan oleh pemerintah militer Niger kepada duta besar Prancis agar meninggalkan negara itu.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri junta Niger memberi waktu 48 jam kepada Duta Besar Sylvain Itte untuk meninggalkan wilayah Niger di tengah ketegangan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir sejak intervensi militer.

Niger dilanda kekacauan ketika Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pengawal presiden, memimpin intervensi militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli.

Awal bulan ini, Prancis melancarkan operasi untuk mengevakuasi warganya serta warga negara lainnya dari Niamey.