JAKARTA - Presiden Joko Widodo mempertimbagkan untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta sistem ini tetap dipertahankan.
Pertimbangan pemerintah atas penghapusan PPDB zonasi ini dilatarbelakangi oleh kecurangan dalam pelaksanaannya, seperti fenomena pindah KK demi calon siswa bisa diterima ke sekolah yang diinginkan.
Hanya saja, Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menegaskan bahwa akar masalah sistem zonasi bukan karena ada kecurangan atau tidak, namun karena minimnya jumlah sekolah negeri, terutama SMP, SMA, dan SMK negeri di berbagai wilayah Indonesia.
“Kalau PPDB sistem zonasi akan diganti, apakah menjamin mayoritas anak Indonesia usia sekolah akan tertampung di sekolah negeri? Mengingat jumlah sekolah negeri memang terbatas. Tak ada penambahan SMAN dan SMKN bahkan SMPN selama puluhan tahun," kata Retno dalam keterangannya, Selasa, 15 Agustus.
Retno berpandangan, penerapan sistem zonasi sejak 2017 ini lebih menguntungkan dibandingkan sistem lama. Mengingat, sistem zonasi mencegah sekolah favorit hanya diisi oleh siswa-siswa dari kalangan mampu dengan nilai akademik tinggi.
Sehingga, FSGI meminta Jokowi mempertahankan sistem zonasi dan mendesak adanya pembangunan SMP, SMA, dan SMK negeri baru di wiayah yang tidak memiliki sekolah negeri tersebut.
"FSGI mendorong pemerintah daerah segera merencanakan Pembangunan sekolah sekolah negeri baru terutama SMP Negeri untuk pemkot/pemkab. Untuk pemerintah provinsi menambah jumlah SMA dan SMK Negeri di wilayahnya yang blank spot atau tidak ada sekolah negerinya," urai Retno.
Kemudian, FSGI juga mendesak pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem kependudukan, terutama terkait perpindahan Kartu Keluarga. Sebab, kasus kecurangan pindah KK demi mendapat sekolah yang diinginkan pada sistem zonasi menunjukkan kelemahan sistem kependudukan dan verifikasi.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Diragukan Bisa Tangkap Harun Masiku, Firli Bahuri Pamer Keberhasilan Tangkap 2 Buronan
15 Agustus 2023, 13:18 -
| BERITA
KPK Terima 1.057 Laporan Korupsi Hingga Juni 2023, DKI Jakarta Terbanyak
14 Agustus 2023, 20:20 -
| BERITA
Jawab Dewas Soal Usut Kasus Besar, Firli: Lukas Enembe Apa Bukan Big Fish?
14 Agustus 2023, 20:09 -
| BERITA
Sidang Tuntutan Mario Dandy-Shane Lukas Ditunda Pekan Depan, Keluarga David Kecewa Berat
10 Agustus 2023, 11:02
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB.
“(Sedang) dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya,” kata Jokowi ketika ditemui usai menjajal kereta ringan atau LRT Jabodetabek di Stasiun Dukuh Atas, Kamis 10 Agustus.
