Kudeta Militer Myanmar, ASEAN Diminta Kirim Delegasi Tingkat Tinggi
Aung San Suu Kyi (kiri) dan Jenderal Min Aung Hlaing (kanan). (Wikipedia Commons/Chainwit)

Bagikan:

JAKARTA - ASEAN diminta untuk segera mengirimkan delegasi tinggi ke Myanmar, untuk membicarakan masalah kudeta yang dilakukan oleh kalangan militer Myanmar pada Senin 1 Februari kemarin.

ASEAN sebagai wadah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, harus segera mengambil peran guna meredam dan menengahi apa yang terjadi di Myanmar saat ini. Bekalnya adalah Piagam ASEAN.

"Penting untuk mengirim segera delegasi tingkat tinggi ASEAN ke Myanmar saat ini, terkait dengan situasi yang terjadi saat ini. Untuk kembali kepada semangat Piagam ASEAN. Jika tidak mau, Myanmar bisa dikeluarkan dari ASEAN," kata Ketua ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang juga anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago dalam webinar yang digelar Selasa 2 Februari.

Ia menambahkan, imbauan yang disampaikan oleh ASEAN dan Indonesia agar militer Myanmar kembali pada semangat Piagam ASEAN, merupakan pilihan bijak sebagai alternatif jalan keluar dari situasi yang terjadi saat ini. 

Sebelumnya, mengenai tuduhan kecurangan dalam Pemilu 8 November 2020 lalu, Ia meminta militer Myanmar untuk menghormati hasil pemilihan dan mendengarkan suara rakyat Myanmar. Militer sendiri menggunakan tuduhan kecurangan dalam Pemilu yang dimenangkan secara mutlak oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan raihan 346 suara.

"Masyarakat Myanmar berhak atas suara mereka dalam Pemilu November lalu. Militer harus menghormati keinginan rakyat," tandasnya. 

Untuk diketahui, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melalui laman kemlu.go.id mengimbau militer Myanmar untuk menggunakan prinsip dalam Piagam ASEAN.

"Indonesia mengimbau penggunan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional,".

Sebelumnya, militer Myanmar yang mengambil alih kekuasaan di negara tersebut, setelah melakukan penangkapan terhadap Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh lainnya. Militer menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang kemudian mengangkat Myint Swe, wakil presiden pertama Myanmar sebagai Pajabat Presiden