Tiga Tersangka Baru Dugaan Korupsi PDAM Makassar Segera Disidang

MAKASSAR - Tiga tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk pembayaran tantiem dan bonus atau jasa produksi tahun 2017-2019 serta premi asuransi dwiguna jabatan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2016-2019, segera menjalani sidang.

"Tim Penuntut Umum Kejati Sulsel dan Tim Penuntut Umum Kejari Makassar dalam waktu dekat ini segera melimpahkan perkara tersangka HA, TP dan AA ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) Soertami di Makassar dilansir ANTARA, Kamis, 10 Agustus.

Ketiga tersangka yang diserahkan Penyidik Pidsus Kejati Sulsel kepada Penuntut Umum yaitu masing-masing HA (Hamzah Ahmad) mantan Direktur Utama PDAM Makassar untuk laba 2018 dan 2019.

Selanjutnya, TP (Tito Paranoan) mantan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Keuangan PDAM tahun 2019, untuk Laba 2018. Dan AA (Asdar Ali) mantan Direktur Keuangan PDAM tahun 2020 dan menjabat Direktur Teknik PDAM tahun 2020 untuk laba 2019.

Sedangkan untuk berkas perkara tiga tersangka tersebut telah dilimpahkan Tim Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel di Lapas Kelas I Makassar dan menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada Tim JPU Kejati Sulsel dan Tim JPU Kejari Makassar untuk disidangkan.

Dalam berkas perkara terungkap serangkaian perbuatan tersangka HA, TP dan AA diduga telah menyebabkan terjadinya penyimpangan pada penggunaan laba untuk pembagian tantiem dan bonus/jasa produksi serta premi asuransi dwiguna jabatan bagi wali kota dan wakil wali kota Makassar.

Kerugian keuangan daerah Kota Makassar khususnya PDAM yang timbul dalam kasus sejak tahun 2016-2018 senilai total Rp 20,3 miliar lebih.

Sebelumnya, dua terdakwa mantan Direktur Umum PDAM Haris Yasin Limpo dan mantan Direktur Keuangan PDAM Irawan Abadi telah menjalani sidang hingga dituntut 11 tahun penjara atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp20,3 miliar lebih.