KPU DKI Minta Parpol Tak Pasang Atribut Selama ASEAN Forum

JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata meminta pengurus partai politik (parpol) tidak memasang atribut kampanye selama kegiatan ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) pada 5-7 September 2023.

“Kami mengajak partai politik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan ASEAN Forum dengan tidak memasang bendera dan atribut terutama di jalan protokol,” kata Wahyu dilansir ANTARA, Rabu, 2 Agustus.

Wahyu mengarahkan pemasangan bendera dan atribut kampanye secara terbuka diperbolehkan 25 hari setelah ditetapkannya masa kampanye, yaitu pada November (18/11).

Saat ini partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada internal partai yang dapat dilakukan dalam pertemuan terbatas dengan menginformasikan pelaksanaannya satu hari sebelum pelaksanaan kepada KPU.

“Kalaupun ada yang tetap memasang atribut parpol, KPU DKI Jakarta tidak memiliki wewenang untuk menindak. Hal itu menjadi kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta,” ujar Wahyu.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Satpol PP dan badan-badan terkait di lingkungan Provinsi DKI Jakarta agar semua pihak terutama parpol dapat melaksanakan imbauan KPU DKI Jakarta.

Taufan berharap dengan adanya kerjasama dengan KPU DKI ini pelaksanaan ASEAN Forum bisa terlaksana dengan lancar dan aman.

“Hal ini bertujuan untuk menjaga keindahan kota menjelang pelaksanaan ASEAN Forum,” ujar Taufan.

Sebelumnya, Pertemuan Gubernur dan Wali Kota ASEAN (Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals/MGMAC) dan Forum Wali Kota ASEAN (ASEAN Mayors Forum/AMF) 2023 menjadi ajang tukar pengalaman untuk mengatasi permasalahan di DKI Jakarta.

"Ini menjadi pengalaman juga bagi Jakarta atau mungkin negara lain yang sudah mengatasi permasalahan ini untuk tukar pengalaman bagaimana cara mengatasinya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

Tukar pengalaman, kata Joko, dalam hal praktik-praktik terbaik (best practices) dapat menjadi masukan bagi Jakarta dalam membangun kota berkelanjutan dan meningkatkan perekonomian wilayah negara-negara anggota ASEAN.