Dukung Tambahan Bansos Beras, DPR: Jangan Sampai Ada Pungli ke Rakyat!

JAKARTA - DPR RI mendukung program tambahan bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah atau miskin pada akhir tahun ini. Pemerintah pun diingatkan akan pentingnya keakuratan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bansos tersebut tepat sasaran.

“Penambahan bansos beras akan mengurangi kesulitan masyarakat, terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, Jumat 28 Juli.

Penyaluran tambahan bansos beras dengan total Rp 8 triliun ini akan diberikan kepada 21,35 juta KPM. Nantinya, setiap KPM akan menerima bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2023, seperti sebelumnya dari Mei sampai Juli 2023.

Penerima manfaat akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per setiap penyaluran. Daniel pun mengingatkan pentingnya validasi data KPM untuk menghindari kecurangan dalam proses distribusi bansos.

"Bansos ini merupakan hak rakyat kecil. Jangan sampai program yang ditujukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak tepat sasaran. Data penerima bantuan harus akurat untuk menghindari potensi kecurangan,” ucapnya.

Daniel menyoroti persoalan yang kerap muncul saat penyaluran Bansos, yakni data penerima manfaat yang tidak terbarui. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos), agar bansos beras ini bisa diterima langsung oleh masyarakat yang dituju dalam program.

“Kurangnya validasi dan data yang tidak update sering kali menimbulkan permasalahan. Maka verifikasi data juga menjadi penting agar bansos ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” sebut Daniel.

Beragam persoalan terkait DTKS di masyarakat di antaranya mulai dari NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri. Daniel meminta Pemerintah mengawasi betul persoalan DTKS ini.

“Harapannya DTKS sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update,” tuturnya.

Program bansos beras itu sejatinya sudah berjalan dari tahun 2020, pada saat Pandemi Covid-19. Penyaluran bantuan pangan di akhir tahun 2023 diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi.

“Tentunya program ini juga harus berkesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia,” ungkap Daniel.

Program bansos beras yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional tersebut akan bekerja sama dengan Perum Bulog sebab bantuan itu bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Daniel mengingatkan agar Bulog terus melakukan penyerapan beras guna menambah stok beras.

“Dan prioritaskan agar pengadaan beras berasal dari produksi dalam negeri sehingga program-program Pemerintah untuk rakyat turut membantu petani-petani kita, yang belakangan juga kesulitan dalam pendistribusian hasil tanam mereka,” imbaunya.

Daniel mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar jajarannya memastikan Negara masih memiliki stok sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa (carry over) ke tahun 2024. Tujuannya sebagai langkah-langkah antisipasi stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Sebagai mitra Komisi IV DPR, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diharapkan dapat melakukan perencanaan dan menyiapkan target tersebut dengan baik. Salah satunya dengan menyerap beras dari petani kita sendiri,” tukas Daniel.

Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan pangan tersebut juga meminta Pemerintah menyalurkan bansos beras dengan kualitas yang baik untuk rakyat. Daniel menegaskan, bantuan beras yang diberikan harus sesuai standar.

“Pemberian bansos beras dapat mengantisipasi lonjakan harga pangan yang biasanya terjadi di momen akhir tahun. Namun pastikan agar beras yang diberikan berkualitas baik. Jangan kasih beras jelek ke rakyat sekalipun ini program bantuan,” paparnya.

Daniel menyebut, DPR terus fokus mengawal program-program bantuan pemberian bahan pangan seperti bansos beras ini. Ia mengingatkan agar program bansos beras disalurkan tanpa menimbulkan kesulitan bagi rakyat.

“Pengawasan harus dilakukan dengan seksama. Jangan sampai rakyat mendapat bantuan tapi diminta biaya lain-lain untuk menebusnya. Atur sistem pengawasan sedemikian rupa untuk menutup lubang-lubang potensi pungli,” tegas Daniel.

Komisi IV DPR juga meminta Pemerintah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran. Seperti, kata Daniel, modus distribusi fiktif yang biasa dilakukan saat penyaluran distribusi di lapangan dan juga adanya pungli dari oknum-oknum kepada penerima manfaat.

"Program bantuan bagi rakyat kecil harus diawasi dengan ketat dalam penyalurannya. Kita tidak ingin program yang baik ini disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga menyengsarakan rakyat," ujarnya.

Meski begitu, Daniel mengapresiasi diperpanjangnya program bansos beras untuk rakyat. Menurutnya, masyarakat yang berpenghasilan rendah harus menjadi fokus dari Pemerintah dalam menerima bantuan.

“Apalagi setelah Pandemi Covid-19 banyak keluarga yang awalnya merupakan masyarakat menengah atau menengah ke atas, tapi saat ini masuk dalam kategori keluarga yang berkekurangan. Jadi update data DTKS sangat relevan,” terang Daniel.

Daniel memastikan, DPR akan terus mendukung program-program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah. Baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan.

“Hanya saja program harus dipastikan dilakukan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan berdampak positif untuk semua kalangan masyarakat, termasuk para petani,” tutupnya.