JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan bakal memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan gara-gara mengklaim program bantuan sosial (bansos) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu dianggap sebagai bentuk politisasi program pemerintah.
Diketahui, Zulhas bicara soal bansos ketika kampanye di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menceritakan keberhasilan pemerintah dan sempat menanyakan siapa yang memberikan bantuan yang dijawab Jokowi oleh masyarakat sekitar.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI DPR RI,” kata Aria kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari.
Dibanding melakukan politisasi program bansos, sambung Aria, Zulhas diminta fokus pada pekerjaaannya sebagai Mendag. Salah satunya dengan berupaya mengendalikan harga bahan pokok seperti beras dan cabai.
“Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tegas Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP itu.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bakal memantau program bansos apalagi kadernya, Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial (Mensos). Pemantauan ditujukan untuk mencegah terjadinya politisasi program yang manfaatnya banyak dinikmati masyarakat.
“Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto di lokasi yang sama.
Tak hanya itu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dipastikan punya komitmen kuat untuk melindungi kelompok miskin. Pasangan nomor urut tiga itu sudah membuat sejumlah program, termasuk membuat program KTP Sakti untuk memastikan bantuan bagi masyarakat tak mampu tepat sasaran.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
