JAKARTA - Menag Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Kemenag saat ini menunggu pelimpahan tugas dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait pembinaan ribuan santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat.
"Leading sektor penanganannya itu ada di Pak Menko Polhukam (Mahfud MD). Dan kami akan menerima pelimpahan seperti apa tugasnya yang diberikan kepada kami," ucap Yaqut di Tangerang, Kamis 27 Juli, disitat Antara.
Dia menuturkan, pihaknya menyadari jika saat ini masih terdapat proses hukum di sana, sehingga perlu menjaga faktor kehati-hatian dalam menerima pelimpahan tugas tersebut.
"Nanti kalau memang terkait dengan pesantren, yang paling penting dalam pandangan Kementerian Agama adalah hak santri dan siswa yang ada di sana untuk tetap belajar. Itu yang akan kita jaga," tuturnya.
Dia juga mengatakan, jika proses pelimpahan tugas dalam mengatasi Al Zaytun tersebut, pihaknya hanya akan berfokus terhadap pemberian pembinaan pendidikan yang menjadi hak para santri atau pelajar.
"Selebihnya, kebijakan terkait lainnya itu di luar Kementerian Agama, apakah akan konsen pada hak santri dan siswa untuk bisa tetap memiliki hak," ujar dia.
BACA JUGA:
Sebelumnya, pemerintah tidak mencabut izin Ponpes Al Zaytun karena tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan banyak hal.
"Kami tidak memutuskan hal seperti itu (mencabut izin ponpes)," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Wapres, Jakarta.
Dia mengakui pemerintah sempat mendiskusikan soal potensi pencabutan izin. Namun hasil diskusi tidak sampai pada keputusan mencabut izin.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga merespons usulan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil yang sempat mendorong agar izin Ponpes Al-Zaytun dibekukan.
Meski begitu, pemerintah melihat lebih jauh dan menyeluruh dengan tidak ingin pembekuan Ponpes Al Zaytun berimplikasi buruk pada wilayah lain.
