KPK Telepon Menpora Dito Klarifikasi Harta Hadiah Rp162 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelepon Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo hari ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi harta berstatus hadiah senilai Rp162 miliar yang disampaikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Menpora ini tadi pagi kita klarifikasi. Saya yang menelpon Menpora," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Eksekusi KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 24 Juli.

Dari hasil klarifikasi ini, Pahala menerangkan Dito mengaku salah memasukkan data dalam laporannya.

"Rupanya beliau di-advice sama entah siapa bahwa ini kan ada kolomnya usaha sendiri, hibah, rupanya di-advice kalau hibah itu harus pakai akta," tegasnya.

Karenannya, Dito menurut Pahala akan memperbaiki laporan kekayaan yang disampaikannya. Namun, dia tak memerinci kapan langkah tersebut dilakukan.

"Akhirnya disimpulkan dan beliau setuju bahwa akan merevisi LHKPN dari kategori hadiah mau diganti hibah tanpa akta," ungkap Pahala.

"Karena saya terangin 'hadiah itu konotasinya gratifikasi, pak' walaupun kalau dari hadiah keluarga sebenarnya engga tapi daripada-daripada, ya udah hibah tanpa akta," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Dito melaporkan kekayaannya ke KPK pada 12 Juli lalu setelah dirinya dilantik sebagai Menpora menggantikan Zainudin Amali. Dia memiliki total harta sebesar Rp282.265.579.658.

Dari jumlah itu ada lima aset berupa empat rumah dan satu mobil berstatus hadiah. Total nilainya mencapai Rp162 miliar.

Terkait hal tersebut, Dito mengaku aset memang itu pemberian dari orang tua. "Jadi memang posisinya hadiah," katanya dalam keterangan tertulis.

Dito menyinggung soal orang tuanya yang merupakan pengusaha. Dia juga menyebut harta yang dilaporkan juga digabung dengan milik istrinya.

"Sebelumnya istri saya memang banyak menerima hadiah dari orang tuanya. Kalau di-input ke LHKPN semua akta dan asal usulnya jelas dan kita berusaha jujur dalam laporannya. Jika KPK membutuhkan klarifikasi lebih lanjut saya siap," pungkasnya.