Menlu Retno Minta Prancis Sepakati Perjanjian Bebas Senjata Nuklir

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Prancis untuk menyepakati protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) sebagai upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.

Ajakan tersebut disampaikan Retno saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna di Paris dilansir ANTARA, Jumat, 21 Juli.

Prancis adalah salah satu negara pemilik senjata nuklir yang ditargetkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menandatangani protokol Traktat SEANWFZ, selain China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuan regional di Jakarta pekan lalu juga telah meminta kelima negara pemilik senjata nuklir itu untuk mengaksesi protokol tersebut.

Para menlu yang hadir dalam pertemuan ASEAN itu adalah Menlu AS Anthony Blinken, Menlu Rusia Sergey Lavrov, Menlu Inggris James Cleverly, sedangkan China diwakili oleh diplomat yang juga Direktur Kantor Sentral Urusan Luar Negeri China Wang Yi.

Pada pertemuannya dengan Colonna, Retno juga menegaskan bahwa minilateralisme di kawasan harus mendukung perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik.

Pada tahun ini, Prancis telah membuat kesepakatan minilateral dengan Uni Emirat Arab dan India.

Sebelumnya, sejumlah kerja sama minilateral yang telah terbentuk di kawasan adalah Quadrilateral atau Quad yang mencakup India, AS, Jepang, dan Australia. Kemudian ada juga BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

“Saya juga menekankan suara Global South harus lebih didengar. Saya menyampaikan bahwa Indonesia dan Prancis dapat jadi jembatan antara Global North dan Global South,” ujar Retno.

Global South merupakan istilah dalam politik global yang merujuk pada negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Oseania. Sementara Global North mengacu kepada negara-negara maju di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur.

Kepada Colonna, Retno juga menyampaikan untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik agar tidak menjadi ajang unjuk kekuatan.