Puan Minta Pemerintah Sigap Tangani Korban Banjir Bandang di OKU dan Kolaka

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk sigap menangani korban bencana banjir bandang di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, dan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ia menekankan pentingnya penanganan tanggap darurat untuk warga yang menjadi korban.

Seperti diketahui, hujan deras yang mengguyur OKU Selatan membuat air sungai meluap hingga menyebabkan terjadinya banjir bandang. Akibat bencana alam tersebut, dua jembatan gantung putus dan enam orang hilang terseret banjir.

Bahkan banjir bandang di OKU Selatan juga menghanyutkan 2 rumah sehingga 3 warga yang merupakan satu keluarga ikut terseret arus air. Satu orang telah ditemukan meninggal dunia, dan korban hilang lainnya masih dalam pencarian. Bencana ini pun menyebabkan 366 rumah di 6 kecamatan OKU Selatan terendam banjir sehingga sebanyak 202 Kepala Keluarga atau 457 jiwa turut terdampak.

Sementara di Kolaka, banjir bandang menerjang 15 kelurahan dan desa yang tersebar di 7 kecamatan dan menyebabkan 1.151 kepala keluarga (KK) ikut terdampak. Puan menegaskan, Pemerintah daerah (Pemda) perlu menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan korban.

“Pastikan penanganan sigap. Pemerintah harus bisa menyiapkan kebutuhan dasar para korban, terutama yang tinggal di tenda pengungsian. Baik dari logistik, kebutuhan medis, akses air bersih, bahkan trauma healing untuk korban,” pesan Puan, Kamis 6 Juli.

“Tenda pengungsian warga juga harus ramah bagi anak, lansia, serta ibu hamil/menyusui. Permudah segala kebutuhan para korban,” sambung Puan.

Melihat banyaknya warga yang terdampak, mantan Menko PMK itu juga mendorong Pemerintah pusat untuk memonitor ketat penanganan tanggap bencana yang dilakukan Pemda dan aparat setempat. Menurut Puan, perhatian dari pusat diperlukan untuk memastikan warga yang mengungsi ditempatkan di shelter-shelter yang aman dan nyaman, serta terjamin kebutuhan pokoknya.

Lebih jauh, seluruh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta untuk bekerja sama dengan efektif terhadap program tanggap bencana. Puan mengingatkan, jangan sampai ada korban bencana yang terlunta-lunta tidak mendapatkan bantuan.

"Kerahkan sumber daya daerah dan pusat. Kerahkan kekuatan dari Pemda, BPBD, TNI, Polri, masyarakat, kelompok relawan dan semua stakeholders untuk melaksanakan tanggap darurat,” tegasnya.

Puan juga meminta proses pencarian dan evakuasi korban yang masih hilang dilakukan dengan seksama. Selain itu, ia menyoroti program rehabilitasi terhadap dampak lainnya yang perlu mendapat perhatian mengingat ada banyak lahan pertanian warga yang ikut terdampak banjir bandang.

DPR juga menekankan pentingnya langkah mitigasi oleh Pemerintah untuk mengantisipasi bencana alam. Salah satunya dengan pengembangan dan peningkatan infrastruktur di daerah.

Pembangunan tanggul atau pembatas air yang kuat di sepanjang sungai-sungai besar perlu dipastikan untuk mencegah luapan sungai merusak permukiman warga. Menurut Puan, pembangunan waduk juga dapat membantu mengendalikan aliran air saat musim hujan.

"Salah satu langkah penting dalam mitigasi banjir adalah penyusunan rencana tata ruang yang berbasis pada analisis risiko banjir. Ini harus diutamakan agar kejadian bencana banjir bisa diminimalisir," papar Puan.

Puan menambahkan, Pemerintah perlu bekerja sama dengan para ahli untuk pengembangan kebijakan pengaturan penggunaan lahan yang lebih baik. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pembangunan maupun tata kota di daerah rawan banjir dilakukan dengan mempertimbangkan perhitungan aliran air di sekitar tempat tinggal warga.

"Dengan mengendalikan tata ruang, diharapkan pembangunan yang ada dapat mengendalikan kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Sehingga masyarakat akan merasakan manfaatnya," sebut Puan.