JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat berani menolak amplop saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Serangan fajar untuk mencoblos calon tertentu harus dihajar.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana saat datang ke Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, 2 Juli.
"Kita harus tolak dan harus berani hajar serangan fajar," kata Wawan dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 3 Juli.
KPK dipastikan tak akan lelah mengingatkan masyarakat, kata Wawan. Buktinya, Bus Antikorupsi KPK sudah berkeliling termasuk ke Kota Bandung untuk mengedukasi warga.
Lagipula dengan menerima amplop masyarakat justru bisa memilih calon yang tak sepadan. Akibatnya, potensi korupsi juga bakal makin tinggi.
"Jangan pernah terima duitnya," tegas Wawan.
Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mendukung anjuran KPK. Pemerintah setempat juga tengah mengusahakan birokrasi yang bebas dari tindakan koruptif.
"Kita ingin membangun pemerintahan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kami mengakui masih panjang perjalanan kita," ungkapnya.
Upaya ini juga diharap memberi contoh antikorupsi ke masyarakat dan lingkungan kerjanya. "Semua masih berproses," ungkap Erna.
"Bagaimana kami di dalam secara internal mulai dari staf sampai pimpinan berupaya memberikan keteladanan membangun komitmen bersama penyelenggaraan pemerintahan dengan baik," pungkasnya.
