Menko Airlangga: Vaksinasi Mandiri Tetap Gratis, Perusahaan yang Beli dan Tidak Boleh Potong Gaji

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, meski pemerintah membuka jalur mandiri untuk karyawan di seluruh Indonesia, namun tak ada komersialisasi vaksin COVID-19.

Menurut Airlangga, baik vaksin dari pemerintah maupun vaksinasi secara mandiri, disediakan secara cuma-cuma atau gratis untuk masyarakat.

"Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua gratis. Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Senin, 25 Januari.

Pelaksanaan vaksinasi mandiri, kata Airlangga, masih menunggu prioritas vaksinasi selesai. Saat ini, pemerintah masih pada tahap pemberian vaksin  untuk tenaga kesehatan.

Di samping itu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini meminta masyarakat untuk bersedia melaporkan jika ada pelanggaran terhadap program vaksinasi COVID-19 ini.

"Silakan lapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapapun masyarakatnya, vaksin COVID-19 tetap gratis," tegasnya.

Vaksinasi jalur mandiri belum ditentukan waktunya

Kata Airlangga, pemerintah juga masih belum mengetahui kapan vaksinasi mandiri dimulai. Menurut dia, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menyusun regulasi vaksinasi ini.

Namun, Airlangga menegaskan, merek vaksin antara untuk vaksinasi gratis dari pemerintah dengan vaksin mandiri berbeda. Meski begitu, pemerintah masih belum memutuskan merek vaksin apa yang akan digunakan untuk vaksin mandiri.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengaku pihak industri siap berpartisipasi menyukseskan program vaksinasi di Indonesia. Ia mengaku sudah mengusulkan vaksinasi mandiri melalui pihak swasta. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban negara.

Seperti diketahui, vaksin COVID-19 jalur mandiri ini diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja, serta keluarga karyawan.

"Swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam daftar Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat," jelas Rosan.

Menurut Rosan, dibukanya akses vaksinasi mandiri kepada swasta bukan hanya mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga mempercepat vaksinasi untuk masyarakat.

Rosan mengaku, vaksinasi mandiri kepada karyawan lebih efektif bagi perusahaan untuk mencegah penyebaran virus di perusahaan. Apalagi, jika ada karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19, dibutuhkan biaya perawatan serta berdampak pada kinerja perusahaan untuk mencegah penularan yang lebih luar di internal perusahaan.

"Inilah yang kita butuhkan ke depannya, agar sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak bisa terkendali dan tumbuh," tuturnya.