Kemendagri Siap Tindaklanjuti Laporan Bawaslu Jika ASN Tak Netral di Pemilu 2024

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau partai politik alias parpol tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam pemenangan Pemilu 2024.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro saat menjadi narasumber dalam Webinar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertajuk 'Dilema Camat dan Lurah: Antara Profesionalisme dan Politik Tahun 2024' pada hari ini, Rabu 14 Juni.

“Memberi imbauan kepada para parpol, politikus, dan kepala daerah untuk tidak melibatkan ASN,” katanya.

Dia menambahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga perlu memperketat pengawasan terhadap ASN. Kemudian, melaporkan jika ada ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024 kepada KASN dan Kemendagri.

Dengan demikian, kata dia, KASN dan Kemendagri dapat menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan adanya penjatuhan sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KASN Agus Pramusinto menyampaikan, dalam pelaksanaan pemilu, para peserta pemilu memang akan berupaya memperluas ceruk dukungan publik demi mendapatkan suara pemilih, termasuk pemilih dari kelompok ASN sehingga mereka dapat memenangkan kontestasi pemilu.

Agus menyampaikan upaya seperti itu dilakukan secara masif oleh peserta pemilu melalui aktor-aktor struktur partai politik, tim sukses, dan relawan dengan menggunakan berbagai media.

Dia menyampaikan dibandingkan kelompok ASN lainnya, ASN yang memangku jabatan pada unsur lini kewilayahan, yakni lurah dan camat memiliki daya tarik khusus di mata bakal calon atau calon peserta pemilu dan pemilihan.

“Setidaknya, terdapat dua alasan lurah dan camat memiliki daya tarik khusus. Pertama, seorang lurah dan camat memiliki akses langsung kepada warga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Semakin baik citra mereka di mata warga, maka semakin besar pengaruh untuk memobilisasi dukungan kepada pihak tertentu,” jelas dia.

Kedua, lanjut Agus, kewenangan dan bidang tugas lurah dan camat yang bersifat lintas sektoral di wilayah administrasinya, seperti perizinan, penyaluran bantuan sosial, serta pembinaan organisasi masyarakat sehingga mereka berpotensi menjadi pendulang suara ("vote getter") dalam pemilu dan pemilihan.

Dengan demikian, menurut Agus, sikap profesionalisme ASN, khususnya lurah dan camat bernilai mahal dalam Pemilu 2024.