Demi Melindungi Pengusaha Bawang Putih, KPPU Minta Pemerintah Perlonggar Kebijakan Impor
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)

Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai proses perizinan impor komoditas bawang putih di Indonesia secara ketat tidak sesuai dengan kondisi Tanah Air. Sebab, tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang harus dilindungi dan terancam jika impor dilakukan.

Wakil Ketua KPPU Guntur Saragih berujar, pelonggaran izin impor komoditas pangan itu perlu dilakukan mengingat jumlah petani bawang putih di Indonesia relatif masih sedikit. Kata Guntur, izin atau regulasi impor tersebut perlu dipercepat.

"KPPU memiliki konsen sendiri terhadap pengaturan impor yang begitu ketat. Ini tidak begitu pas untuk komoditi bawang putih, kenapa? Karena tadi itu tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang harus dilindungi di dalamnya," katanya, dalam webinar, Jumat, 22 Januari.

Apalagi, kata Guntur, bawang putih menjadi komoditas yang bersifat substitusi dengan komoditas lainnya. Dengan begitu, stok ketersediaan bawang putih di pasar Indonesia harus terpenuhi bagi masyarakat.

Guntur menilai, kelangkaan disebabkan karena stok yang terbatas atau harga pasar yang melambung tinggi. Namun, kata dia, hal ini tidak serta merta membuat masyarakat beralih ke jenis bawang lainnya.

"Apakah dengan substitusi tidak mengkonsumsi bawang putih karena mahal, maka masyarakat bisa mengganti ke produk yang lain ke seperti bawang merah? Tidak juga," jelasnya.

Karena itu, kata Guntur, Surat Persetujuan Impor (SPI) seharusnya sudah diterbitkan untuk mendukung percepatan impor. Sehingga dapat menghindari terjadinya kelangkaan stok bawang putih di pasar dalam negeri.

"Karena tentunya setelah izin impor terlambat dan belum terbit, akhirnya berisiko terhadap turunnya supply (bawang putih) di pasaran. Pada akhirnya juga akan berisiko pada naiknya harga yang harus ditanggung oleh konsumen," tuturnya.

Percepatan SPI bawang putih, kata Guntur juga dapat menghindari beban harga bagi masyarakat. Jika tidak, kenaikan harga akan semakin menekan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Karena itu, pemerintah diminta peka terhadap potensi kenaikan harga bawah putih ini.