JAKARTA – Sejumlah negara dalam anggota forum Pilar I Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) mendukung usulan pemerintah Indonesia agar membahas isu critical minerals atau bahan mineral kritis.
“Indonesia siap ikut serta dalam pembahasan Critical Minerals sebagai salah satu prioritas pembahasan dalam Pilar I IPEF” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara pertama usai pembukaan IPEF, Detroit AS, Antara, Minggu, 28 Mei.
Dalam keterangan Kemenko Perekonomian, disebutkan bahwa negara-negara anggota IPEF lain juga mendukung masuknya isu mineral kritis dalam pembahasan Pilar I. Bahkan Menteri dari 7 negara angota ASEAN yang hadir sepakat mendukung usulan Airlangga.
Selain direspons positif oleh 7 negara ASEAN, usulan Indonesia tersebut juga mendapatkan respons positif oleh Australia.
Dalam pembukaan IPEF, Ambassador Katherine Tai dari United States Trade of Representative (USTR) berharap sejumlah bab dalam Pilar I dapat disepakati sebelum IPEF Leaders Meeting pada bulan November 2023.
Beberapa Bab pada Pilar I tersebut meliputi Trade Facilitation, Technical Assistance and Economi Cooperation, Good Regulatory Practices dan Service Domestic Regulations.
Katherine menyampaikan bahwa AS ingin mendalami isu mineral kritis dalam perundingan di Pilar I IPEF, dan berharap peran aktif negara-negara anggota IPEF dalam pembahasan tersebut kedepannya. Melalui IPEF, AS berharap dapat mewujudkan ketersediaan mineral kritis antar negara anggotanya.
BACA JUGA:
Dalam pembahasan perundingan IPEF tahun ini, topik mineral kritis telah mencuat menjadi salah satu pembahasan utama. Sejumlah negara anggota IPEF saat ini memiliki agenda mengembangkan rantai pasok global dalam kawasan Indo-Pasifik, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta keamanan energi global.
Di samping terkait mineral kritis, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa bersama negara-negara Anggota ASEAN yang menjadi anggota IPEF, Indonesia akan mendukung upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka, melalui kerangka Kerjasama IPEF.
“Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, misi Indonesia adalah mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang, dan terwujudnya IPEF ini akan memperkuat upaya untuk mencapai tujuan tersebut” ujar Airlangga.
IPEF diharapkan memberikan manfaat nyata seperti peluang baru bagi UMKM, peningkatan upah, dan penurunan harga. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menawarkan Bali Initiative for Tangible Benefits, yakni sebuah komitmen dan inisiatif bersama sejumlah negara anggota IPEF. Inisiatif ini berisikan langkah-langkah praktis dan konkret untuk membangun kapabilitas yang diperlukan untuk mewujudkan IPEF.
Bali Initiative terwujud di sela-sela perundingan IPEF kedua di Bali pada bulan Maret 2023, dan disusun bersama oleh tujuh negara anggota IPEF yakni Brunei, Fiji, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam.
Menutup pertemuan, Pemerintah Amerika Serikat berharap kajian hukum atau legal scrubbing terhadap perjanjian Pilar I IPEF dapat segera diselesaikan, dan negara partisipan dapat terus mewujudkan proses perundingan yang konstruktif dan inklusif, sebagaimana tujuan awal IPEF.
Usai penyelenggaraan IPEF-Ministerial Conference di Detroit ini, agenda pertemuan IPEF selanjutnya adalah perundingan putaran keempat yang akan berlangsung di Busan, Korea Selatan, pada tanggal 8-15 Juli 2023.
IPEF merupakan pertemuan tingkat menteri antara 14 negara yang mewakili lebih dari 40 persen ekonomi dunia dan 28 persen perdagangan barang dan jasa secara global. Terdapat empat pilar utama dalam IPEF, yaitu Pilar I Perdagangan (Trade), Pilar II Rantai Pasokan (Supply Chain), Pilar III Ekonomi Bersih (Clean Economy), dan Pilar IV Ekonomi Adil (Fair Economy).
