Menkes Budi Kesel Terima Pesan Marah-marah WN Malaysia Soal Vaksin di Indonesia

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapat banyak pesan WhatsApp dari warga negara (WN) Malaysia yang protes karena Indonesia telah berhasil lebih dulu melakukan vaksinasi COVID-19.

"Saya terima banyak WhatsApp berbahasa Malaysia bahwa orang Malaysia marah-marah karena kok Indonesia negara terbelakang saja dapat (vaksin,red), kita kok negara maju enggak dapat. Bikin kesal juga mendengarnya tapi kali ini kita bangga lah, dapat vaksin lebih dulu dari negara lain," kata Budi dalam kegiatan webinar bertajuk Dialog Warga: Vaksin dan Kita Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jabar yang dikutip Jumat, 21 Januari.

Dia memaparkan perihal vaksin COVID-19 ini, katanya, memang menjadi masalah di dunia. Mengingat, jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk menciptakan kekebalan komunitas memang begitu besar dan seluruh negara berebut untuk mendapatkannya. 

"WHO juga sudah pusing karena penduduk dunia 7,8 miliar kalau divaksin 70 persen, vaksinnya itu sebanyak 5,5 miliar dikali dua dosis 11 miliar. Sementara kapasitas produksinya hanya 6,2 miliar," ungkapnya.

"Jadi bayangkan negara seperti Bangladesh, Pakistan yang telat mikir. Begitu dia pesan, mesti menunggu 3,5 tahun karena sudah diijon oleh negara maju dan negara kaya," imbuhnya.

Sehingga, berkaca dari kejadian ini, dia menyebut Indonesia termasuk negara yang terbilang cepat dalam pengadaan vaksin. Sebab, hingga saat ini sudah ada berbagai jenis vaksin yang akan diberikan dari mulai Sinovac yang sudah digunakan hingga Astrazeneca, Pfizer, Novavax, dan lainnya. 

"Itu problem di WHO terjadi penumpukan (vaksin, red) di negara kaya dan tidak keseimbangan dengan negara berkembang. Tapi alhamdulilah di kita pengadaan vaksin lancar," tegasnya.

Adapun program vaksinasi nasional rencananya bakal dimulai sejak Januari hingga Maret 2022 mendatang.

"15 bulan jadwalnya. Pak Presiden memang minta 12 bulan tapi memang kita keterbatasannya di produksinya," kata mantan Wakil Menteri BUMN ini.

Diberitakan sebelumnya, tahapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dilakukan pada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Sebanyak 1,4 juta orang tenaga medis akan mendapatkan vaksinasi pada Januari hingga Februari.

Kemudian, pada pekerja sektor publik sebanyak 17 juta orang di Maret hingga April, berlanjut pada lansia sebanyak 25 juta orang. Sementara vaksinasi pada masyarakat umum akan dilaksanakan pada akhir April atau Mei.

Meski begitu, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan usulan pelaku usaha untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Saat ini usulan tersebut masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

Salah satu pertimbangan atas usulan tersebut adalah dapat mempercepat program vaksinasi yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di dalam negeri.

"Ini yang baru kita akan putuskan, karena apa, karena kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apa lagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak?" ujarnya, saat membuka Kompas100 CEO Forum tahun 2021 secara virtual, Kamis, 21 Januari.

Namun, Jokowi bilang perlu ada perbedaan antara vaksinasi yang dilakukan pemerintah secara gratis dengan vaksinasi melalui jalur mandiri. Salah satunya adalah perbedaan dalam penggunaan jenis vaksin. Ia juga minta isu ini dikelola dengan baik agar masyarakat tak salah tangkap.

"Mungkin bisa diberikan (vaksin mandiri) asal merek vaksinnya berbeda, tempat melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan," tuturnya.