JAKARTA - Perebutan vaksin oleh negara-negara di seluruh dunia benar terjadi. Hal ini karena pasokan vaksin yang terbatas dan beberapa negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris memborong hingga tiga kali lipat jumlah penduduk mereka.
Karena itu, tidak semua negara di dunia bisa mengamankan pasokan vaksin COVID-19 untuk warga negaranya. Salah satu negara yang masih gigit jari adalah Malaysia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara beruntung karena sudah berhasil mengamankan pasokan vaksin COVID-19 untuk warga negara. Bahkan, sudah mulai melakukan vaksinasi.
"Indonesia jadi salah satu negara yang men-secure (amankan) jumlah vaksinnya dengan cepat dan aman. Teman-teman lihat banyak WA (WhatsApp) grup dari orang Malaysia yang protes tidak dapat vaksin," tuturnya, dalam acara diskusi, Kamis, 21 Januari.
Saat ini, kata Budi, jumlah rakyat dunia mencapai 7,8 miliar, untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunal), berarti harus ada 5,5 miliar orang yang divaksin. Sementara kemampuan produksi vaksin dunia untuk berbagai macam virus adalah 6,2 miliar dosis per tahun.
"Kalau telat booking vaksin (COVID-19), maka butuh 3,5 tahun untuk melakukan vaksinasi. Saat ini seluruh negara maju sudah mengamankan vaksin dengan jumlah 4 kali dari jumlah populasi rakyatnya. Kondisi Indonesia relatif aman, kita sudah mengunci 600 juta vaksin COVID-19," jelas budi.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, Budi mengatakan, hal ini yang membuat negara-negara di dunia bersaing untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dari para produsen.
Mantan Wamen I BUMN ini mengungkap, 600 juta dosis vaksin yang telah diamankan pemerintah Indonesia terdiri dari empat jenis vaksin yaitu vaksin Sinovac asal China, Astrazenca dari Inggris, Eropa. Kemudian, Pfizer dari Jerman bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Novavax dari Amerika Serikat.
Per tanggal 13 Januari, Indonesia sudah memulai proses vaksinasi diawali penyuntikan vaksin terhadap Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, vaksin akan disuntikan kepada 1,4 juta tenaga kesehatan.
Kemudian, pada Maret hingga April 2021 dilanjutkan untuk 17 juta pekerja sektor publik seperti PNS dan anggota TNI/Polri, lalu masyarakat lanjut usia yang jumlahnya 25 juta, dan terakhir masyarakat umum yang ditargetkan mulai pada Mei 2021.