Bawaslu Klarifikasi Bupati Jember terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

JEMBER - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, melakukan klarifikasi kepada Bupati Jember Hendy Siswanto terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu dengan mendatangi Pendapa Wahyawibawagraha Jember.

"Proses klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu itu untuk menindaklanjuti laporan Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat (JEPR)," kata anggota Bawaslu Kabupaten Jember Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Dwi Endah Prasetyowati dilansir ANTARA, Kamis, 11 Mei

Menurut dia, proses klarifikasi sejak laporan disampaikan dan diteliti oleh Bawaslu Jember sehingga dalam prosesnya pihaknya memiliki waktu 7 hari ditambah 7 hari lagi dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan aturan yang ada.

"Sebelumnya, kami sudah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Bupati Jember. Namun, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ke luar kota sehingga kami 'jemput bola' ke pendapa," tuturnya.

Dijelaskan pemanggilan kedua untuk klarifikasi kepada Bupati Jember tersebut dilakukan dengan "jemput bola" setelah melakukan koordinasi terkait dengan jadwal Bupati Hendy.

"Terkait dengan materi yang disampaikan masih belum bisa dijelaskan secara detail karena termasuk informasi yang dikecualikan dan masih tahap klarifikasi. Namun, semua berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor JEPR kepada Bawaslu Jember," katanya.

Hingga saat, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 61 orang, termasuk terlapor dan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Berdasarkan peraturan yang berlaku jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya akan merekomendasikan kepada lembaga terkait untuk bisa memberikan sanksi sesuai dengan aturan.

"Jadi, kalau misal ASN, kami rekomendasikan ke KASN. Kalau Bupati, kami sampaikan rekomendasi kepada Gubernur terkait dengan sanksi lembaga yang bersangkutan akan memutuskannya," ujarnya.

Endah menjelaskan wewenang Bawaslu Kabupaten Jember hanya memberikan rekomendasi, bukan memberikan sanksi terkait dengan laporan tersebut karena sudah ada lembaga lain yang akan memberikan sanksi nanti.