Di KTT Ke-42 ASEAN, Puan Maharani Angkat Isu Perlindungan PMI

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani akan mendorong isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Seperti diketahui, Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023 yang puncak acaranya dilaksanakan di Labuan Bajo pada 9-11 mei 2023. KTT ASEAN akan dihadiri kepala negara/pemerintahan, pimpinan parlemen, serta jajaran kementerian yang terlibat.

Dalam keketuaannya di ASEAN, Indonesia mengangkat tema ‘ASEAN Epicentrum of Growth’ yang bermakna ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan.

Puan rencananya malam nanti tiba di Labuan Bajo ditemani delegasi DPR RI di KTT ASEAN dalam kapasitasnya sebagai pimpinan parlemen Indonesia bersama ASEAN Inter-Parliamentary Assambly (AIPA) yang merupakan forum parlemen negara-negara ASEAN.

Puan akan mengangkat isu mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengingat banyak sekali kekerasan yang diterima para PMI di negara-negara tempatnya bekerja, khususnya PMI yang bekerja di sektor domestik.

“Kita tidak bisa berjuang sendiri menyelesaikan permasalahan lintas negara, tentunya harus ada kolaborasi antar negara supaya memperoleh solusi yang efektif. Karena PMI seringkali menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Puan, Senin 8 Mei.

Menurut cucu Bung Karno ini, KTT ASEAN merupakan forum yang tepat untuk mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Apalagi, kata Puan, banyak PMI yang bekerja di negara-negara ASEAN.

“Dengan adanya dialog terbuka bersama forum parlemen se-Asia Tenggara, saya mengharapkan ada kepastian dari negara-negara tujuan PMI agar polemik ini tidak berkelanjutan. Karena selama ini, pemerintah kesulitan apabila ada warga negara yang menjadi korban untuk memberikan perlindungan,” lanjutnya.

Puan mengatakan, isu perlindungan PMI dan TPPO harus menjadi perhatian internasional karena semakin marak. Korban PMI akibat kekerasan dan TPPO pun juga terus bertambah.

Terbaru, seorang PMI asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi di Malaysia oleh majikannya. Tak hanya itu, sebanyak 20 orang WNI menjadi korban perdagangan manusia atau TPPO di Myanmar dengan modus tawaran pekerjaan.

“DPR RI juga akan mendorong peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia melalui kampanye dan program edukasi yang dilaksanakan bersama oleh negara-negara ASEAN,” tegas Puan.

Puan juga menyoroti banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Oleh karenanya, ia akan menggencarkan dorongan kepada negara-negara ASEAN untuk memberi perhatian lebih terhadap permasalahan ini. Hal tersebut mengingat isu perempuan juga merupakan agenda internasional yang harus dikerjakan bersama-sama.

“Permasalahan PMI tidak terlepas dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak karena banyak dari mereka yang menjadi korban. Ini harus menjadi perhatian lebih karena masalah perlindungan perempuan dan anak juga menjadi target pada Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan,” urai Puan.

Tak hanya isu PMI dan perlindungan terhadap perempuan serta anak, DPR RI juga akan mengawal berbagai isu dalam agenda KTT ASEAN ke-42. Di antaranya penyusunan visi paska 2025, perkembangan di Myanmar, pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan arsitektur kesehatan di kawasan dan di luar kawasan serta penandatanganan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

“Sebagai anggota parlemen, kami siap memberikan dukungan politik dan bekerja dengan rekan-rekan ASEAN kami untuk menghadapi masa-masa sulit ini dan membangun ASEAN yang lebih gesit,” sebut Puan.

“Parlemen ingin memberi kontribusi terhadap berbagai persoalan yang dibahas pada KTT ASEAN kali ini,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.

Selain itu, Puan memastikan komitmen AIPA bersama ASEAN untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjawab berbagai tantangan regional dan global. Serta memantapkan posisinya sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyatnya.

“AIPA diberi mandat untuk mempromosikan solidaritas, pengertian, kerja sama, dan hubungan dekat di antara Negara-negara Anggota ASEAN. Ini berfungsi sebagai platform bagi kami, parlemen anggota ASEAN, untuk menjalankan fungsi diplomasi parlementer kami, termasuk berbagi perspektif dan menjajaki cara baru untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang,” papar Puan.

Selain mengikuti rangkaian KTT ASEAN, Puan juga akan melakukan sejumlah kegiatan di Labuan Bajo, NTB. Seperti Parliamentary Prepatory Meeting dengan anggota AIPA, dan courtesy call dengan beberapa pimpinan negara ASEAN. Puan juga akan melalukan pertemuan dengan Secretary General of AIPA, Siti Rozaimeriyanty Haji Abdul Rahman.