BRIN Sebut Isu Buruh Jadi Komoditas Politik dalam Pemilu 2024

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai isu-isu tentang perburuhan bakal menjadi komoditas politik Pemilu 2024.

"Kami melihat tahun 2024 dengan berbagai pemilihan umum seperti pilpres, pileg, dan pilkada, mungkin isu buruh akan menjadi masuk di dalam ranah politik. Kami berharap tentu saja nasib buruh menjadi lebih tertata dengan baik," kata Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Ahmad Najib Burhani dalam webinar Hari Buruh 2023, Kamis 4 Mei, disitat Antara.

Ahmad mengatakan perjuangan buruh menjadi bahasa universal yang diadopsi di hampir seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perjuangan buruh telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah memainkan peran penting dalam membentuk sejarah sosial dan politik.

Saat ini gerakan buruh di Indonesia, menurutnya, terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang lebih baik, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, selamat dan sehat, serta hak untuk berserikat.

"Kita juga harus memperjuangkan hak-hak para pekerja migran, pekerja informal, dan pekerja perempuan yang seringkali masih terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup," ujar Ahmad.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa BRIN terus aktif dalam memberikan perspektif terhadap perjuangan buruh dengan melakukan beberapa riset dan memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh para pekerja dan serikat buruh di Indonesia.

Di Pusat Riset Kependudukan BRIN, kata dia, ada kelompok riset ketenagakerjaan dan dukungan industrial yang melakukan beberapa kegiatan terkait dengan isu perburuhan.

Ekosistem itu dapat bekerja sama dengan siapa saja baik serikat buruh, serikat pekerja, pemerintah, asosiasi pengusaha, dan organisasi lainnya untuk memperjuangkan perbaikan kondisi dan hak-hak buruh yang lebih baik.

"Saya berharap semangat perjuangan terus berkobar dalam diri masing-masing untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang lebih baik di masa depan. Saya ajak semua pihak untuk saling bekerja sama meningkatkan solidaritas, persatuan, dan kesatuan antar sesama," tandasnya.