BRIN Dorong Komitmen Capres-Cawapres Terhadap Produktivitas Beras Petani Lokal

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti isu pangan yang diusung tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti Pemilu 2024.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Dini Rahmiati mengingatlan setiap paslon untuk menyelesaikan masalah klasik bidang pangan berupa regenerasi petani dan penyusutan jumlah lahan pertanian.

"Ini masalah yang sangat krusial bagi pemimpin nasional. Petani sebagai aktor utama dalam produktivitas mencapai hasil pertanian saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan," ujarnya dalam sebuah seminar tentang membangun kedaulatan pangan yang dipantau di Jakarta, Kamis 21 Desember, disitat Antara.

Rasio ketergantungan penduduk Indonesia terhadap pangan beras mencapai 97 persen. Sebagian besar penduduk menggunakan 60 persen pendapatan mereka untuk membeli kebutuhan pangan dan dari jumlah tersebut yang digunakan untuk konsumsi beras masih dominan sekitar 20 persen.

Hal itu menuntut harga beras yang stabil karena gejolak harga dan pasokan beras dapat mendorong instabilitas ekonomi dan produktivitas sektor industri (yang masih banyak menggunakan harga pangan sebagai dasar perhitungan upah), sehingga dapat berimbas kepada gejolak politik dan instabilitas nasional.

"Beras menjadi salah satu komoditas utama yang penting dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan bangsa kita. Pemenuhan beras untuk konsumsi masyarakat menjadi target pemerintah untuk mempertahankan dukungan masyarakat," kata Dini.

Lebih lanjut dia menyampaikan rata-rata usia petani saat ini berada di atas 50 tahun karena banyak masyarakat tidak berminat lagi menjadi petani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Indonesia pada tahun 1998 mencapai 11,61 juta hektare. Sedangkan, luas panen padi pada tahun 2022 mencapai sekitar 10,45 hektare.

Sejak masa orde baru hingga reformasi, kebijakan sektor pangan dan pertanian khususnya beras mengalami perubahan yang diidentifikasi sesuai rezim kepemimpinan politik nasional.

Hal itu terlihat dari serangkaian kebijakan dan program prioritas nasional sesuai dengan masa jabatan presiden terpilih, sehingga arah pembangunan sektor pertanian dan pangan menjadi tidak ajeg dan berkesinambungan.

"Akibatnya, penataan sektor pertanian tidak mengalami kemajuan dan masih mewarisi masalah-masalah tata kelola pangan dan pertanian semakin memburuk," ungkap Dini.

BRIN memandang komitmen calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 untuk mencapai kemandirian pangan atau kedaulatan pangan perlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sekedar terkait ketersediaan dengan pendekatan produksi.

"Produktivitas hanya dapat meningkat jika masalah klasik pangan di Indonesia mampu ditangani secara baik, yaitu masalah regenerasi petani dan penyusutan jumlah lahan pertanian," tandasnya.