Polda Metro Kerahkan 4.200 Personel Amankan Hari Buruh

JAKARTA - Polda Metro Jaya akan mengerahkan sebanyak 4.200 personel gabungan untuk pengamanan peringatan Hari Buruh atau May Day yang rencananya akan diselenggarakan pada Senin (1/5).

"Sekitar 4.200, itu yang tergelar di lapangan, yang lain pun seperti Kodam Jaya menyiapkan 3.500 yang stand by on call," kata Kapolda Metro Jaya Irjen  Karyoto saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 28 April.

Hal tersebut disampaikan Karyoto saat rapat bersama stakeholder yang terdiri dari TNI, Polri, ASN hingga Satpol PP untuk persiapan menghadapi perayaan Hari Buruh.

"Ini adalah semacam persiapan, kita menghadapi pengamanan event masyarakat yang dianggap besar, rekan-rekan tahu, semua unsur dari ASN, Satpol PP, Damkar, TNI, dan Polri hadir di sini bersama sama menggambarkan situasi, dari masa persiapan sampai pelaksanaan dan cara bertindak kita di lapangan, " katanya.

Karyoto juga menjelaskan ada sejumlah titik yang akan menjadi prioritas pada perayaan Hari Buruh nanti.

"Ada dua titik di patung kuda dan di gedung DPR, itu yang pemusatan agak besar dan juga ada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, " katanya.

Karyoto juga berharap pada peringatan Hari Buruh nanti berjalan aman, tertib, dan terkendali.

"Mudah-mudahan acara ini tidak mengganggu ketertiban masyarakat, karena dengan pengerahan anggota serikat pekerja dari daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, ke Ibukota ini untuk merayakan, " ucapnya.

Mantan Deputi Penindakan KPK tersebut mengimbau kepada pekerja/ buruh yang merayakan untuk tetap menjaga ketertiban.

"Tentunya kita mengimbau bahwa rekan rekan dari pekerja juga harus melihat kepentingan masyarakat lain. kau mereka tertib tentunya akan acara lebih enak, tidak akan banyak gangguan gangguan yang ditimbulkan terhadap misalnya kemacetan dan lain lain, " tambahnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi massa di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, saat memperingati Hari Buruh 2023 pada 1 Mei.

Presiden KSPI, yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya akan menyampaikan lima tuntutan dan satu seruan dalam rangkaian aksi mereka.

Kelima tuntutan tersebut adalah pencabutan Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengesahan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), penolakan RUU Kesehatan; pencabutan ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas partai lolos parlemen sebesar empat persen dari total suara sah nasional, serta perwujudan reformasi agraria dan kedaulatan pangan.