Bertemu di Jepang, Negara G7 akan Menentang Setiap Paksaan dari China

JAKARTA - Negara-negara Kelompok Tujuh (G7) melihat secara langsung kebutuhan untuk menentang setiap "paksaan" China atau upaya untuk melakukan kontrol di Selat Taiwan, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS pada Hari Senin, di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar Taiwan.

Kekhawatiran tentang apa yang dilihat negara-negara G7 sebagai sikap China yang semakin agresif terhadap Taiwan, secara lebih luas di kawasan Indo-Pasifik telah menjadi fokus tajam selama pembicaraan di antara para menteri luar negeri G7 di kota resor Karuizawa, Jepang.

"Pesannya sama di seluruh G7: bahwa kami ingin bekerja dengan China di wilayah-wilayah di mana China siap bekerja sama dengan kami," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS kepada wartawan melalui telepon, melansir Reuters 17 April.

"Kami pasti akan menentang paksaan apa pun, manipulasi pasar apa pun, upaya apa pun untuk mengubah status quo di Selat Taiwan," tambah pejabat itu.

Para menteri G7 ingin menunjukkan front persatuan, terutama setelah komentar baru-baru ini oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap di beberapa ibu kota Barat terlalu lemah terhadap China dan memicu reaksi balik.

Setelah mengunjungi China bulan ini, Presiden Macron memperingatkan agar tidak terseret ke dalam krisis atas Taiwan yang didorong oleh "ritme Amerika dan reaksi berlebihan China".

In today’s @G7 Ministerial sessions, we discussed many challenges: from Russia’s war against Ukraine to advancing peace and prosperity in the Indo-Pacific to addressing our shared concerns across the Middle East and Central Asia. We are committed to solving these challenges. pic.twitter.com/jQspPIRe0S

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 17, 2023

Sebagai satu-satunya anggota G7 di Asia, Jepang sangat prihatin dengan kemungkinan tindakan Beijing terhadap Taiwan di dekatnya.

Beijing memandang Taiwan sebagai wilayah China dan tidak meninggalkan penggunaan kekuatan untuk merebut pulau yang diperintah secara demokratis itu. Sedangkan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, hanya penduduk pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka.

"Dampak perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan terhadap negara kita sudah pasti, tetapi itu juga merupakan faktor penting dalam keselamatan dan keamanan masyarakat internasional yang lebih luas," terang Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Hayashi juga mengatakan kepada wartawan, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan, Prancis memiliki "perasaan mendalam" untuk menghormati status quo dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

China semakin berusaha untuk mengganti aturan internasional dengan "aturannya sendiri", Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan pada Hari Senin di sela-sela pertemuan G7.

"Banyak dari mitra kami di kawasan ini semakin merasa bahwa China semakin ingin menukar aturan internasional yang mengikat bersama dengan aturannya sendiri," jelas Baerbock, yang minggu lalu bertemu dengan mitranya dari China di Beijing.

Terpisah, diplomat top China Wang Yi "berharap dan percaya" Jerman akan mendukung "reunifikasi damai" China dengan Taiwan, kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan pada Hari Sabtu.