JAMBI - Ditlantas Polda Jambi telah melaporkan 36 perusahaan tambang di Provinsi Jambi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kurun waktu sepekan, 15-23 Maret 2023.
Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Dhafi mengatakan, pihaknya sudah menindak 152 pelanggaran mobil angkutan batu bara milik 36 perusahaan tambang batu bara itu.
"Karena itu, 36 perusahaan tersebut segera dilaporkan Ditlantas Polda Jambi ke Kementerian ESDM," katanya di Jambi, Antara, Kamis, 30 Maret.
Ratusan truk yang berasal dari 36 perusahaan tersebut ditilang dengan pelanggaran, mulai dari pelanggaran jam operasional, hingga overloading atau melebihi ketentuan muatan.
Pelanggaran jumlah tonase ini, kata dia, berimbas pada kerusakan jalan nasional hingga truk mengalami patah as roda yang mengakibatkan kemacetan parah.
Hingga saat ini, kata dia, masih ditemukan pelanggaran dari angkutan batu bara, sehingga Polda Jambi meminta Kementerian ESDM untuk turut berperan mengatasi permasalahan batu bara di Jambi.
Ia meminta Kementerian ESDM memberikan sanksi pada perusahaan batu bara yang terbukti melanggar aturan Pemerintah.
Ia menjelaskan sesuai pasal sanksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 disebutkan apabila melanggar batas muatan, maka perusahaan pemegang IUP dan IUJP dikenakan sanksi oleh Kementerian ESDM, berupa sanksi administratif, sanksi dihentikan sementara, dan pencabutan izin, agar supaya perusahaan tidak melakukan yang sama lagi.
Dhafi menjelaskan bahwa angkutan batu bara dipersilahkan mengangkut lebih dari aturan tonase jika sudah memiliki jalan khusus. Sementara, hingga saat ini lalu lintas batu bara masih melalui jalan nasional.
BACA JUGA:
Tidak hanya itu, Polda Jambi juga meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk menyediakan dan mengelola kantong parkir bagi angkutan batu bara sehingga tidak parkir di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan.
