Kawal Uang Negara di Masa Pandemi, BPK Berbagi Ilmu dengan Auditor Internasional

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat fungsi kelembagaan dengan melakukan pertukaran informasi sekaligus berbagi pengalaman dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko pengawasan keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan fungsi dan peran lembaga yang dipimpinnya menjadi semakin strategis di tengah gelontoran dana negara dalam mengatasi dampak pandemi seperti saat ini.

“Transparansi dan akuntabilitas merupakan 2 hal utama dari good governance yang tidak dapat ditawar meskipun di masa krisis,” ujarnya pada Webinar on Ensuring Transparency and Accountability in COVID-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach and Perspective, Senin, 11 Januari.

Menurut Firman, semua stakeholder perlu paham dan bekerja bersama untuk menegakkan nilai tersebut bahkan saat menangani hal krisis lainnya.

“Di masa krisis ini, BPK akan melakukan audit universe. Audit ini bertujuan untuk mempromosikan nilai inklusivitas, selain transparansi dan akuntabilitas, karena diperlukan kerja sama dari semua stakeholder untuk menangani masalah pandemi ini,” tuturnya.

Firman menambahkan, kolaborasi yang selaras antar pemangku kepentingan bisa menjadi upaya nyata dalam mempercepat pemulihan dalam situasi sulit seperti sekarang.

“Multistakeholder approach dengan melibatkan dan mengajak para stakeholder untuk bekerja sama diharapkan dapat menjadi solusi ke depan untuk krisis ini,” tegas dia.

Sebagai informasi, pertemuan secara daring tersebut dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai stakeholder yaitu lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) lain di kawasan Asia, kementerian/lembaga di Indonesia, akademisi, Asosiasi Profesi dan auditor BPK.

Seminar menghadirkan narasumber dari BPK RI yaitu Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, The World Bank, International Budget Partnership (IBP), Certified Practising Accountant (CPA) Australia, United Nation Resident Coordinator (UNRC), Australian National Audit Office (ANAO), BPKP, Universitas Indonesia dan INTOSAI Policy, Finance and Administration Committee (PFAC).

“Output yang diharapkan dari seminar ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan peserta webinar terkait pengalaman para stakeholder tersebut dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas,” tutup Firman.