Gubernur Jabar minta Bupati Subang Evaluasi Pengelolaan RSUD Ciereng yang Diduga Tolak Ibu Hamil Hingga Meninggal
Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil. (ANTARA/HO-Humas Pemda Jawa Barat)

Bagikan:

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil meminta Bupati Subang Ruhimat segera menegur dan mengevaluasi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng, Kabupaten Subang.

Permintaan Gubernur Ridwan Kamil tersebut berkaitan dengan kasus Kurnaesih (39), ibu hamil asal Kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, yang meninggal setelah tidak bisa mendapat penanganan di rumah sakit tersebut.

"Dan saya sudah minta Pak Bupati untuk menegur dan mengevaluasi RSUD, karena jika sangat emergency (kedaruratan), urusan nyawa harus didahulukan apapun situasinya," katanya dikutip ANTARA, Selasa, 7 Maret. 

Pihaknya telah mengontak Bupati Subang untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan harapan kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak.

"Jadi saya sudah kontak Bupati Subang. Bupati Subang sudah mengumpulkan semua pihak, dan alasan Rumah Sakit Subang tidak bisa menangani karena ICU penuh," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi meminta pengelola RSUD Ciereng Subang melakukan evaluasi atas kejadian yang menimpa Kurnaesih (39), ibu hamil asal Kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, yang meninggal setelah tidak bisa mendapat penanganan di rumah sakit tersebut.

Ridwan Kamil mengatakan pentingnya rujukan terencana untuk ibu hamil dan setiap ada ibu hamil, seluruh lintas sektor pelayanan kesehatan bersama masyarakat harus bekerja sama.

Penanganan ibu hamil, kata dia, tidak bisa hanya diselesaikan oleh tenaga kesehatan karena dalam proses kehamilan selama sembilan bulan, semua masyarakat bisa terlibat sehingga proses rujukan diharapkan menjadi rujukan terencana.

"Yang terjadi ini (kasus Kurnaesih, red.) adalah rujukan tidak terencana di mana pasien dalam kondisi sudah berat," kata dia.

Kang Emil mengatakan pihak pelayanan kesehatan dan masyarakat harus melakukan evaluasi terhadap perencanaan penanganan ibu hamil, khususnya mengenai rujukan terencana.

"Sehingga harus dilakukan evaluasi pada semua pihak termasuk masyarakat, agar sama-sama membantu ketika ada warganya yang hamil. Karena setiap ibu hamil sebenarnya merupakan kasus berisiko," kata dia.